Yacob Sinambela Protes Kebijakan Pokja ULP Provinsi Sumut yang Membatalkan Tender Belanja Pakaian Dinas Tenaga Kerja

202

Medan, Lensawarga.com – Wakil Ketua Kosatgas FKPPI Sumut, Yacob Sinambela memprotes kebijakan Pokja ULP Provinsi Sumatra Utara (Provsu) yang membatalkan Tender belanja Pakaian Dinas Sipil Harian (PSH) di Dinas Tenaga Kerja Provsu tahun anggaran 2018. Hal tersebut diungkapkan Yacob kepada Lensawarga.com, Kamis (22/11/2018).

Wakil Ketua Kosatgas FKPPI Sumut Yacob Sinambela (Kiri)

Menurut Yacob, Tender yang dibatalkan Oktober 2018 lalu HPS Rp. 298.385.625.- Pada layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provsu, Pokja ULP Provsu menyebutkan alasan pembatalan tender karena tidak ada peserta yang memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai pemenang.

Baca Juga : Satpol PP Kota Medan Tertibkan dan Menyegel Terminal Liar di Jalan Sisingamangaraja

Yacob menilai Pokja ULP Provsu tidak profesional dan bahkan mencium adanya aroma permainan dibalik pembatalan tender apalagi secara mengejutkan setelah pembatalan tender, secara diam-diam Pokja ULP melakukan tender ulang yang hanya di ikuti oleh 1 peserta dan langsung jadi pemenang tender yaitu CV Long.

Di tender pertama ada 5 perusahaan yang ikut melakukan penawaran termasuk CV Long, dalam proses tender pertama CV Long harga penawarannya 0 (nol). Setelah verifikasi dokumen pada proses tender pertama dokumen kelima perusahaan dan penawaran terendah Rp. 215.380.000.- kemudian secara tiba-tiba Pokja ULP Provsu membatalkan proses tender yang tidak profesional.

Loading...

“Jika memang benar tender ulang akan dilakukan harusnya Pokja ULP Provsu memberitahukan secara terbuka, tapi kenyataannya proses lelang tersebut seolah-olah sudah dikondisikan karena pesertannya cuma 1 perusahaan yaitu CV. Long, dengan harga penawaran Rp. 246.281.750,” ujar Yacob yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPW Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumut.

Yacob menduga adanya konspirasi antara Pokja ULP Provsu dengan CV Long, karena proses tender pertama tidak adanya peserta yang lulus dalam evaluasi teknis hanya akal-akalan dari Pokja.

“Jangan sepihak dan seenaknya saja menyebutkan tak lulus evaluasi,” pungkasnya.

“Kita heran dengan sikap Pokja ini, mengapa semua tidak lulus evaluasi, sementara di paket yang lain pokja justru terkesan gampang memutuskan perusahaan pemenang, jadi kami wajar saja menduga adanya suatu kepentingan yang di arahkan pada paket itu, metode pelaksanaan yang disampaikan siap di uji dan dipertanggungjawabkan,” sambungnya.

Ketua Dewan Pertimbangan DPW LIRA Sumut itu juga meminta tender Belanja Pakaian Dinas Sipil Harian (PSH) di Dinas Tenaga Kerja Provsu tahun anggaran 2018 agar dibatalkan diduga akan terjadi Mark Up harga, sesuai informasi yang didapat bahwa harga di pasaran jauh lebih rendah sekitar 50 % dari harga pemenang tender, disamping itu mengingat waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan (90 hari kerja) dan terkesan dipaksakan antara pihak panitia dan rekanan sebagai pemenang tender.

“Sampai saat ini belum ada penanda tanganan kontrak, jadi paket tidak mungkin dilaksanakan, mengingat waktu pelaksanaan hanya sekitar 35 hari kalender lagi,” kata Yacob.

Lanjut Yacob, Jika paket proyek ini tetap dilaksanakan, Yacob Sinambela akan melaporkan kasus ini ke DPRD Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejatisu).

Terpisah, Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Politeknik Negeri Medan (Polmed) Edi Usman, mengatakan yang berhak membatalkan tender adalah pengguna anggaran (PA) yaitu pejabat pemegang penggunaan anggaran perangkat daerah.

“Pokja tidak diperkenankan seenaknya membatalkan proyek, dan kemudian Pokja harus memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menggugurkan suatu perusahaan dalam mengikuti tender misalnya evaluasi teknis, harus di buktikan, jadi tidak boleh seenaknya,” kata Edi.

Disisi lain, Ir. Hendra Sembiring selaku Dankosatgas Ormas FKPPI Sumut sangat kecewa terhadap sikap Pokja ULP Provsu yang diduga main mata dengan pemenang tender.

“Harusnya Pokja ULP Provsu profesional dalam bekerja kerena ini masalah uang negara bukan uang peribadi. Jangan sampai Kosatgas FKPPI Sumut melakukan cara-cara FKPPI karena tidak profesionalnya cara kerja Pokja ULP Provsu,” ujar Dankosatgas dengan tegas.

Baca Juga : Jelang Pemilu 2019, Kejatisu Gelar In House Training Peningkatan Kapasitas Jaksa

Hendra juga meminta Gubernur Provsu untuk mengevaluasi dan mengecek kinerja Pokja ULP. Provsu yang diduga syarat konspirasi dan KKN.

Dukung Media Ini
loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :