Walikota Medan Diminta Campur Tangan Selesaikan Pembebasan Lahan Tol Medan-Binjai Seksi I

54

Medan, Lensawarga.com – Sesuai tuntutan keadaan yang sebenarnya, warga berharap kepada Walikota Medan Dzulmi Eldin agar campur tangan menyelesaikan pembebasan lahan Tol Medan-Binjai Seksi I di Lingkungan XVIII Keluarahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Khususnya mengenai lahan yang sudah 25 sampai 36 tahun dikelola dan ditanami oleh Nimrot Purba dan kawan-kawan.

Lahan Warga di Lokasi Tol Medan-Binjai Seksi I

Warga mengharapkan agar Walikota Medan berani angkat bicara dan mengatakan yang sebenarnya tentang hasil keputusan Rapat Hotel Dharma Deli Medan pada hari Sabtu, 25 Nopember 2017 silam, yaitu substansi rapat dan keputusan rapat tentang porsi ganti rugi 70:30 persen yakni, 70 persen untuk warga yang menempati dan menanami lahan dan 30 persen untuk pemilik Surat Hak Milik (SHM) yang dinyatakan sah dan berkekuatan hukum dan bukan untuk pemilik SHM abal-abal. Baca putusan Pengadilan Negeri Kls 1A Nomor: 232/Pdt-G/2017/PN Medan.

Baca Juga : Bayar Ganti Rugi 100%, Pembangunan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir Terhambat

Harapan ini disampaikan kepada Walikota Medan disebabkan realita yang sebenarnya diputar balik sehingga puluhan warga yang selama ini mengusahai, menanami lahan yang seharusnya berhak menerima ganti rugi pembebasan lahan, namun karena ulah orang-orang pintar atau yang lajim disebut oknum yang berkompeten, Nimrot Purba dan kawan-kawan terancam tidak menerima ganti rugi dari lahannya sendiri.

Penyebab kejadian ini tidak lain karena ulah panitia pembebasan lahan yang sudah terlebih dahulu bekerja sama dengan Lurah dan Kepling yang telah melakukan Mal Praktek Administration (Merekayasa Surat Tanah-Red) untuk dan atas nama orang lain yang disebut kroni/famili oknum yang bersangkutan.

Loading...

Itulah yang menguatkan niat Nimrot Purba dengan kawan-kawan memohon kepada Walikota Medan Dzulmi Eldin agar kiranya berkenan campur tangan menyelesaikan persoalan ini, apalagi diketahui sebagai penguasa Kota Medan diyakini mampu meluruskan kasus ini sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan.

Walikota Medan juga diminta untuk memahami duduk kejadian yang sebenarnya; Pertama, Panitia pembebasan Lahan, Lurah Tanjung Mulia Hilir, waktu itu dijabat oleh Maulana Harahap, sementara Kepala Lingkungan XVIII Adi Sugianto menyatakan lahan yang selama ini diusahai, ditanami warga disebut lahan Kejaksaan, pernyataan ini dibantah oleh Kasipekum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sumanggar Siagian. Alibi Kedua, oleh Saut S Pegawai Kantor BPN Sumut, membuat pernyataan, Bahwa Lahan yang tidak ada bangunan tidak diganti rugi.

Sebagai pihak yang terlibat langsung didalam Rapat Hotel Dharma Deli Medan hari Sabtu, 25 Nopember 2017 adalah Walikota Medan Dzulmi Eldin dan salah satu saksi yang diharapkan bersedia menyampaikan kepada warga maupun mem-publikasikan substansi dan keputusan Rapat Hotel Dharma Deli Medan yang dipimpin langsung oleh Menteri Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang Sofyan Jalil.

Menurut berita yang dilansir Surat Kabar Sinar Indonesia Baru (SIB) pada hari Senin, 27 Nopember 2017 atau dua hari sesudah rapat, warga mengetahui substansi dan keputusan Rapat yang dipimpin Menteri Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang di Hotel Dharma Deli Medan.

Dan sejak Rapat itu digelar, sampai hari ini Walikota Medan belum sekalipun angkat bicara untuk menerangkan tentang Substansi maupun hasil keputusan rapat dan hasil keputusan Rapat harus menjadi regulasi penyelesaian ganti rugi pembebasan lahan atau siapapun pemilik SHM lahan sudah ditetapkan haknya yaitu 30 persen, porsi pembagian ganti rugi ini diputuskan, ditetapkan oleh Menteri Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang Sofyan Jalil berdasarkan hasil keputusan Rapat. Oleh sebab itu, Agar warga nan bodoh tidak menjadi korban permainan orang-orang pintar dan warga nan lemah tidak menjadi santapan orang-orang kuat.

Baca Juga : Upaya Banding Kakan BPN Sumut Penyebab Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Mangkrak

Nimrot Purba dan kawan-kawan mengharapkan penjelasan secara komprehensif dari Walikota Medan Dzulmi Eldin tentang keberadaan warga selama 25 sampai 36 tahun megusahai, menanami lahan, karena dalam waktu yang tidak lama lagi pembebasan lahan akan dilaksanakan. Untuk itu, tidak ada harapan lain untuk menyelamatkan hak warga terkecuali Walikota Medan berkenan campur tangan untuk meluruskan persoalan sehingga warga yang seharusnya menerima haknya menjadi kenyataan. (Reguel S Tambunan).

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :