Wakil Rakyat Tidak Merakyat, Sepelekan Rakyat

105

Medan, Lensawarga.com – Masyarakat Korban Penggusuran Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Pasar 7 Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Tuding Anggota Komisi A dan D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara tidak Konsisten dan Profesional juga tidak Proporsional. Alasannya simpel, pengundang tidak menghormati undangannya. Dari 32 Anggota Dewan hanya satu yang menghadiri RDP, dan ini sebagai bukti DPRD Sumut sepelekan rakyat khususnya Anggota Komisi A dan D DPRD Sumut tidak profesional.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi A DPRD Sumut

Sesuai Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sumatera Utara Nomor: 2876/18/Sekr tanggal 14 November 2018. Komisi A dan D menggelar agenda Rapat Kerja Dengar Pendapat (RKDP) di Ruang Rapat Komisi A, Rabu (21/11/2018) bersama pihak undangan antara lain.

Baca Juga : Dana Proyek Jalan Tol Medan-Binjai Diduga Bobol Rp 200 Miliar Lebih

Turut hadir dalam RDP tersebut, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sumatera Utara diwakili Kabid Pengadaan Tanah, Dewi dan Saut Simbolon, BPN Kabupaten Deli Serdang diwakili Bahmudin, Dirut PTPN II, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional cq Satker Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembebasan Lahan Jalan Tol Medan-Binjai, Fainir Sitompul, Ketua Percepatan Pembangunan Jalan Tol E Marbun, dan Masyarakat Korban Penggusuran Proyek Jalan Tol Medan-Binjai Pasar 7 Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan PT Medan Property tidak hadir.

Kekecewaan masyarakat sehingga menuding Anggota Komisi A dan D DPRD Sumatera Utara tidak konsisten dan profesional disebabkan rasa kecewa dengan kehadiran Anggota Dewan dalam RDP tersebut yang hanya diwakili Hamidin seorang dan sekaligus pimpinan rapat tanpa ada anggota lainnya sehingga RDP kali ini dipertanyakan konsistensi dari yang disebut Wakil-wakil Rakyat yang berkantor di Jalan Tuanku Imam Bonjol No 1 Medan itu dan secara khusus terhadap Ramses Simbolon (Fraksi PDIP) dan Muhkri Faizal Hafiz (Fraksi Partai Demokrat).

Loading...

Ketua Kelompok Tani Sinar Jaya Pembaharuan, Benjamin Simatupang mengatakan, sejatinya pihak pengundang (Komisi A dan D) sekitar 34 anggota, seyogianya sebagai wakil rakyat wajib menghormati rakyat sebagai pihak yang diundang.

“Jangan mentang-mentang sudah menjadi wakil rakyat lalu tidak menghormati rakyat,” ujar Benjamin.

Demikian juga pada RDP yang digelar sebelumnya pada hari Senin (24/10/2018) bulan lalu, masyarakat juga sangat kecewa yang mana kala itu wakil rakyat hanya tiga orang yang hadir, sementara pihak yang diundang hanya dari pihak PTPN II dan puluhan masyarakat saja yang datang, undangan lainnya tidak satupun yang hadir.

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara sudah Dua kali menggelar RDP di Ruang Komisi A   tentang membahas pangaduan masyarakat korban penggusuran pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai dan sebanyak Dua kali itu pula mempertontonkan akrobat politik murahan kepada masyarakat sehingga membuktikan betapa rendahnya marwah Wakil Rakyat itu,” terang Benjamin.

Seperti RDP pertama, pengundang anggota Komisi A dan D hanya tiga orang yang hadir plus undangan yang hadir hanya dari pihak PTPN II dan Masyarakat, RDP kedua pengundang adalah dari pihak yang sama dengan anggota berjumlah sekitar 34 orang dan yang hadir hanya semata wayang yaitu, Hamidin seorang, sementara pihak yang diundang hampir seluruhnya hadir terkecuali dari Pihak PT Medan Property.

Satker Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembebasan Lahan Jalan Tol Medan-Binjai Fainir Sitompul mengambil pembicaraan yang bukan domainnya. Seperti, Tentang Tanah HGU Nomor 111 dijelaskan luasnya 1128 Hektar, seharunya yang berkompoten menerangkan soal HGU adalah pihak PTPN II bukan Fainir Sitompul. Kedua Fainir Sitompul kembali mengambil alih kewenangan BPN dan menjelaskan tentang Surat Lelang yang disebut sudah diterbitkan oleh Kantor Piutang Lelang Negara (KPLN) tahun 2005 untuk dan atas nama PT Medan Property, katanya.

Sebelumnya, Perwakilan Masyarakat Reguel S Tambunan melalui pimpinan Rapat, memohon agar Pimpinan Rapat berkenan meminta bahan atau data-data yang akan diekspos diminta kepada pihak BPN Sumut, PTPN II dan PPK masing-masing 20 eksemplar sesuai sibstansi Surat Undangan. Namun dengan sigap atau seperti yang sudah direncanakan, Hamidin selaku Pimpinan rapat menolak permintaan perwakilan masyarakat itu dengan mengatakan bahwa kami (Anggota Dewan) tidak berhak meminta data tersebut.

Menurut Reguel, dengan menolak permintaan masyarakat tentang bahan atau data-data, membuktikan bahwa Anggota DPRD Sumut Komisi A dan D tidak Profesional dan Proporsional/Adil atau tidak mungkin tidak memahami makna substansi Surat Undangan atau barangkali RDP digelar hanya formalitas agar disebut Wakil Rakyat yang dipilih rakyat itu menganggap honor dari uang rakyat yang diterima setiap bulan sudah sesuai dengan yang diperbuat.

“Seandainya Ramses Simbolon hadir dalam RDP diyakini masyarakat pasti merasa lega, apalagi sebagai Anggota Komisi A dan juga salah seorang anggota Tim Pansus Lahan PTPN II pasti dapat menjawab atau setidaknya dapat menjelaskan tentang status Lahan PTPN II dan demikian juga tentang Surat Lelang dari Kantor Piutang Lelang Negara (KPLN) sebagaimana disampaikan oleh Fainir Sitompul dalam Rapat,” terang Reguel.

Ramses Simbolon saat dikonfirmasi media ini sebelumnya pernah menjelaskan, bahwa yang berwenang melakukan Lelang atas tanah HGU/Eks HGU PTPN II adalah Kemeneg BUMN.

“Sampai saat ini Lahan PTPN II belum ada yang dilelang ke pihak lain,” kata Ramses kepada wartawan tahun 2017 silam.

Lagi-lagi masyarakat menyesalkan sikap Ramses Simbolon yang disebut tidak konsisten atau memang sudah diatur sehingga Ramses Simbolon tidak berkenan hadir dalam RDP.

Hamidin selaku pimpinan Rapat cendrung berpihak dengan menyebut agar masyarakat menempuh jalur hukum.

“Kalau masyarakat tidak puas boleh menempuh jalur hukum sembari meminta data dari masyarakat untuk rapat berikutnya,” ujar Hamidin.

Sementara dari pihak undangan lainnya seperti PTPN II BPN, PPK tidak meminta sesuatu meskipun sudah menjadi kewajiban Dewan memintanya.

Baca Juga : Komisi A DPRD Sumatera Utara Tidak Serius Tangani Pengaduan Warga

Sesuai substansi Surat Undangan yakni Bahan atau Data-data yang akan diekspos agar disampaikan kepada Komisi A masing-masing 20 eksemplar pada saat pelaksanaan RDP. Dua kali RDP Komisi A dan D tidak melaksanakan Substansi tentang bahan atau data-data 20 eksemplar tersebut. Akhirnya RDP berakhir tanpa membuahkan hasil ril terkecuali indikasi keberpihakan. (Red)

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :