Wacana Presiden 3 Periode, Agus Mulyawan: Ciri-Ciri Politik Otoriter Mulai Berkembang

1875

Bali, Lensawarga.com – Adanya wacana tentang substansi usulan Amandemen UUD 1945, yakni masa jabatan presiden yang saat ini maksimal 2 periode menjadi 3 periode mendapat beragam respons dari beberapa politisi, termasuk politisi I Kadek Agus Mulyawan, SH MH yang juga Advokat senior di Bali.

I Kadek Agus Mulyawan

“Itu kan baru usulan ya sah-sah saja mungkin mereka beranggapan dengan jabatan yang lebih lama eksekutif akan dapat menjalankan program-programnya tapi kan anggapan tersebut bisa jadi tidak semuanya benar karena ada juga yang beranggapan berbeda atau dengan masa jabatan 2 periode sekiranya semua program sepatutnya sudah bisa tercapai jika goal-nya yang diprogramkan pada masa jabatan tersebut,” tegas Agus.

Baca Juga : Agus Mulyawan: Pelantikan Presiden Sudah Konstitusional, Lebih Baik Fokus ke Permasalahan Kedepan

Tokoh yang benar-benar anti korupsi ini juga menjelaskan bahwa jangan sampai terjadi ciri-ciri politik Otoritarianisme atau yang biasa disebut paham politik otoriter berkembang:

“Nah usulan ini bisa jadi kontras dengan demokrasi kita dimana saat kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin atau pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu sehingga mereka memandang kekuasaan bukan sebagai sarana melainkan untuk tujuan sendiri itu diduga ciri-ciri politik otoriter mulai berkembang,” beber Pengacara asal Bali ini.

Loading...

Agus juga menyatakan bahwa UUD ’45 sudah sesuai kebutuhan jaman saat ini jadi tidak perlu ada wacana perubahan.

Baca Juga : Tindakan Intoleransi, Agus Mulyawan: Hukum Harus Benar-benar Ditegakkan

“Jika kita melihat kebutuhan saat ini dimana UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen, saya kira kita selanjutnya cukup fokus pada implementasinya saja, dengan masa jabatan yang diberikan, eksekutif harus mampu menjalankan program-programnya khususnya dalam mensejahterakan rakyatnya karena mereka digaji negara untuk itu,” tutup pemilik Kantor Hukum AgusM and Associates ini.

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :