Upaya Banding Kakan BPN Sumut Penyebab Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Mangkrak - Lensa Warga
News

Upaya Banding Kakan BPN Sumut Penyebab Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Mangkrak

Medan, Lensawarga.com – Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016, solusi hukum yang pas menyelesaikan perkara atas terhambatnya pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Upaya Hukum banding oleh Tergugat I, II Kemeneg PUPR cq Dirjen Bina Marga cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Medan Binjai, Fainir Sitompul dan Tergugat III Kakan BPN wilayah Sumatera Utara Bambang Priono dalam Perkara Register Nomor: 232/Pdt-G/2017/PN Medan tentang pembebasan lahan adalah upaya menghambat pembangunan jalan tol tersebut.

Komisi A DPRDSU Gelar RDP Tentang Pembebasan Lahan Tol Medan-Binjai Seksi I, Senin (26/11/2018).

Pengacara Muda, Dongan Siagian SH, menyorot upaya banding tentang tanah obyek perkara Nomor: 232/Pdt-G/2017/PN Medan yang kena  Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir kepada wartawan, Jumat (30/11/2018).

“Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I tidak dapat dilanjutkan disebabkan penyelesaian pembayaran ganti rugi terkendala. Terlebih-lebih sejak tahun 2017 tanah itu sudah menjadi obyek perkara dan diperparah lagi dengan upaya banding atas perkara ini membuat pembangunan Jalan komersil pemerintah itu tidak dapat dilanjutkan karena BPN Sumut dan PPK Jalan Tol memilih penyelesaiannya lewat jalur panjang yaitu banding,” ujar Dongan.

Sambung Pengacara Muda itu, menurutnya, kalau tidak ada kasus dibalik pembayaran ganti rugi 100 persen kepada 20 pemilik SHM, sebaiknya ego dibuang dan berpikir rasional.

“Sebab upaya hukum yang lebih tepat untuk mempercepat pembangunan harus menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016. Sebab upaya banding yang dilakukan oleh tergugat I, II dan III  sesungguhnya menjadi penyebab utama pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir membuat terkendala selama 2 tahun karena pembayaran ganti rugi pembebasan lahan yang hingga hari ini belum selesai dan  implikasinya adalah Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I mangkrak alias terancam gagal,” sambungnya.

“Selain itu, terhambatnya pembangunan Jalan tol ini disebabkan Integritas dan kejujuran  tergugat/ pembanding Perkara Register Nomor. 232/Pdt-G/2017/PN Medan perlu diuji. Sebab, dari pada disebut gagal sebagai pejabat lebih baik, mundur selangkah untuk kemudian maju 20 langkah atau lebih baik mengalah untuk selanjutnya menang dan saya pikir belum terlambat menggunakan PERMA Nomor 3 tahun 2016 adalah solusi satu-satunya agar pembangunan Jalan Tol tersebut dapat secepatnya dilanjutkan,” sebut Dongan.

Menurut Dongan, Integritas dan kejujuran Kakan BPN Sumut Bambang Priono dan PPK Jalan Tol, Fainir Sitompul yang tidak menggunakan PERMA demi pembangunan otomatis menjadi pertanyaan dan memunculkan berbagai asumsi negatif. Khusus dengan Pembayaran Ganti Rugi 100 persen kepada 20 pemilik Surat Hak Milik (SHM) disaat status tanah dalam proses silang sengketa di PN Klas I Medan.

“Apapun alasannya, transaksi ganti rugi disaat obyek tanah masih dalam proses di Pengadilan tidak sah dan perbuatan  melanggar hukum dan cacat hukum,” kata Dongan.

Dongan menambahkan, terhambatnya pembangunan Jalan Tol tersebut niscaya menyebabkan kerugian besar buat pemerintah terlebih-lebih kepada Kontraktor pelaksana Pembangunan Proyek, apalagi melihat kondisi nilai tukar rupiah akhir-akhir ini cenderung melemah hingga di level Rp 15.060/dolar, angka ini dipastikan berdampak negatif  terhadap harga bahan material bangunan naik, kenaikan harga tersebut diluar tambahan upah pekerja yang akan merajut kepada pengupahan tahun 2019 akan menambah beban buat pelaksana proyek. Kejadian ini penyebabnya adalah lebih memilih upaya hukum Banding ketimbang PERMA Nomor 3 Tahun 2016, sebut Dongan.

Menyinggung Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi A baru-baru ini, Dongan mengatakan, bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang Komisi A DPRD Sumut Senin (26/11) pekan lalu. Ketua Komisi A Neizar Djuli, Wakil Ketua Komisi A Muhkri Faizal, Berlian Muktar Anggota, Sarma Hutajulu Anggota, seperti diagendakan tentang membahas pembayaran ganti rugi pembebasan lahan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli.

Pengacara muda itu mengakui, berlangsung dengan baik kendati sebelumnya ada pihak-pihak yang hendak membatalkannya RDP tersebut dan membuat keonaran serta mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan terlebih-lebih disaat Wakil Rakyat hendak  membahas tentang nasib rakyat, perbuatan itu tidak terpuji dan ala preman kampungan, sebut Dongan.

Pengacara muda berdarah Batak itu mengatakan, dalam konteks RDP itu sudah baik, tetapi lebih baik lagi apabila didalam RDP berikutnya, Pimpinan RDP membuka rahasia dibalik kasus yang menjadi penyebab Pembangunan Jalan Tol itu terhambat sebagaimana diakui oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sumatera Utara Bambang Priono “Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai terhambat disebabkan ada 11 Gugatan dari Masyarakat” keterangan ini dilansir beberapa media cetak baru-baru ini.

Menurut Dongan Siagian SH, alasan Kakan BPN Sumut itu dinilainya terlalu mengada-ada dan primatur (out konteks prosedural Law). Sebab, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016 secara eksplisit mengatakan, “Tanah untuk kepentingan Umum yang menjadi obyek sengketa, uang ganti rugi dapat dititipkan di Pengadilan Negeri yang bersangkutan”.

Sejatinya langkah hukum ini lebih relevan diupayakan oleh Kakan BPN Sumut dan PPK Jalan Tol ketimbang melakukan upaya banding atas Perkara Nomor 232/Pdt-G/2017/PN Medan. Artinya, Perkara boleh berlanjut, pembangunan juga dapat dilanjutkan, hanya saja perlu ada catatan yaitu, setelah terlebih dahulu dilakukan pendataan dan pengukuran ulang terhadap seluruh lahan yang kena Pembangunan Jalan Tol, kemudian pembayaran ganti rugi dilaksanakan.

Dongan Siagian menambahkan, upaya banding yang dilakukan oleh Kakan BPN Sumut Bambang Priono dan PPK Jalan Tol, Fainir Sitompul, sepertinya ada benang merah didalam kasus ini sehingga penyelesaian pembayaran ganti rugi yang seharusnya menggunakan PERMA Nomor 3 Tahun 2016 ternyata tidak dilakukan membuat penyelesaiannya menjadi pelik. Dengan memilih upaya hukum banding ketimbang PERMA adalah bukti nyata bahwa pihak BPN dan PPK adalah oknum penyebab terhambatnya pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir.

Atau kemungkinan, upaya banding dilakukan hanya sebagai alibi untuk menutupi sesuatu hal yang terjadi didalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi sebesar 100 persen kepada 20 pemilik SHM. Membayar ganti rugi 100 persen kepada pemilik SHM adalah menyalahi Keputusan Rapat Hotel Dharma Deli Medan hari Sabtu 25 November 2017.

“Yang mana Menteri Agraria Tata Ruang Sofian Jalil, Menteri BUMN Rini Sumarno bersama Muspida Plus Propinsi Sumatera Utara dan Muspida Medan telah menetapkan ganti rugi, 70 persen untuk warga yang menempati, menanami lahan dan 30 persen untuk pemilik Surat Hak Milik (SHM) yang dinyatakan sah menurut Hukum. Rapat yang diselenggarakan di Hotel Dharma Deli itu tidak membahas persil-per-persil tetapi membahas secara kolektif atau keseluruhan lahan yang kena Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I Lingkungan XVIII,Tanjung Mulia Hilir dan tidak ada pengecualian seperti tanah si A dan si B,” sebut Dongan.

“Namun hasil rapat itu sepertinya dipelintir untuk kepentingan pribadi dengan mengatakan, pembayaran ganti rugi 100 persen kepada pemilik SHM diluar substansi Rapat seperti yang disampaikan oleh PPK Jalan Tol Fainir Sitompul dan stafnya David Sihombing. Untuk membuktikan keterangan tersebut, Wakil Rakyat di Komisi A diminta agar meminta NOTULEN Rapat hari Sabtu 25 Nopember 2017 tersebut, sehingga kasus pembayaran ganti rugi itu menjadi terang benderang,” Pinta Pengacara Muda itu.

Lanjut Dongan mengatakan, Sekretaris/panitera yang meng-wakili Ketua PN Medan, didalam RDP Senin (26/11/2018) lalu menjelaskan, Perkara Register Nomor: 232/Pdt-G/2017/PN Medan, bukan keputusan tetapi ketetapan Mahkamah Agung, demikian Sekretaris PN Medan Itu menjelaskan, sebut Dongan Siagian SH, sembari menerangkan, didalam surat Ketetapan itu secara ekspelisit dinyatakan, bahwa 13 SHM induk dan 81 SHM turunannya (pecahan) dan diantaranya 52 SHM kena pembebasan lahan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I.

Didalam Ketetapan Perkara Nomor. 232 tersebut ditetapkan bahwa seluruh SHM baik Induk maupun pecahannya tidak memiliki dasar hukum dari Grand Sultan yang sudah dikonversi menjadi Nomor. 90/Dbl/KLD/60 tanggal 22 Juli 1960 oleh Asisten Wedana (Camat sekarang) Labuhan Deli. Oleh sebab itu, seluruh Surat yang diterbitkan atas tanah obyek sengketa dan didalamnya ada SHM dinyatakan tidak berkekuatan Hukum dan Batal Demi Hukum.

Berdasarkan Perkara Nomor 232/Pdt-G/2017/PN Medan yang sedang berlangsung, pihak BPN dan PPK cenderung tergesa-gesa membayar ganti rugi sebesar 100 persen kepada pemilik SHM bagaikan memburu sesuatu. Pembayaran ganti rugi seharus tidak perlu dilakukan mengingat status tanah masih dalam proses peradilan di PN Klas IA Medan.

Kasus ini salah satu benang merah yang kusut dan yang harus dibuka didalam RDP mendatang. Apalagi pembayaran ganti rugi sebesar 100 persen selain bertentangan dengan keputusan Rapat Hotel Dharma Deli, Sabtu 25 November 2017 silam, juga kasus pembayaran ganti rugi itu mengandung makna yang perlu dibuka didalam RDP berikutnya sehingga kasus ini menjadi terang menderang.

Pengacara Muda itu mengatakan, Ketetapan Perkara Nomor 232/Pdt-G/2017/PN Medan Konform dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang tanah dan ganti rugi konsinyasi sebesar Rp 321 miliar supaya dititipkan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Medan. Tetapi pihak PPK Jalan Tol dan BPN Sumut tidak mengindahkannya, sehingga mengundang pertanyaan dan dugaan bahwa pembayaran ganti rugi itu ada faktor kepentingan.

Dongan Siagian secara gamblang mengatakan, tidak diindahkannya Ketetapan perkara Nomor 232 tentang menitipkan uang ganti rugi konsinyasi sebesar Rp 321 miliar ke PN Medan sesuai PERMA Nomor 3 tahun 2016 dan lebih memilih banding adalah indikasi upaya menutup, tentang adanya dugaan permainan didalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada 20 pemilik SHM tersebut, atau dugaan tentang modus permainan Mal Praktek Administration untuk mengalihkan lahan warga keatas nama famili atau kroni-kroninya.

Diduga permainan itulah membuat BPN Sumut dan PPK Jalan Tol melakukan perlawanan lewat jalur banding ketimbang menggunakan PERMA Nomor 3 tahun 2016. Seandainya Kakan BPN Sumut Bambang Priono dan PPK Jalan Tol, Fainir Sitompul melakukan PERMA tersebut dengan menitipkan uang ganti rugi konsinyasi sebesar Rp 321 miliar. Niscaya pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I diyakini sudah rampung. Tetapi karena memilih jalur panjang yaitu banding membuat pembangunan Jalan Tol tersebut menjadi mandek selama satu tahun.

Dongan Siagian kembali menyoroti permasalahan yang ada didalam pembayaran ganti rugi pembebasan lahan jalan Tol Medan-Binjai tersebut. Seperti puluhan masyarakat yang sudah lebih dari 30 tahun mengelola, mananami lahan,  tetapi nama mereka tidak terdaftar dalam registrasi sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi. Sebut saja Nurma Boru Hutauruk dkk, warga ini sudah menjadi korban Mal Praktek Administrasi dan diduga lahan milik mereka sudah dialihkan keatas nama pihak lain. Kasus ini sudah ditangani oleh Polda Sumatera Utara (POLDASU) dan sedang dalam tahap pengumpulan keterangan.

Demikian juga tentang banyaknya masyarakat yang komplain disebabkan ukuran tanah mereka dikurangi, Seperti lahan boru Simanjuntak kurang 109 meter, lahan boru Pangaribuan dikurangi 500 meter lebih, lahan Rospita boru Tambunan dikurangi 339 meter dan banyak lagi kasus yang serupa.

Sementara salah seorang disebut hanya memiliki satu persil. Contohnya; Persil nomor 114 di Jalan Tol Mulia V atas nama Saut Simare-mare menjadi bertambah 2 persil yakni Nomor 141 dan 171 terletak di Jalan Tol Mulia VIII Lingkungan XVIII, Kelurahan anjung Mulia Hilir.

“Saya dengan tegas menolak penjelasan Saut Simare-mare didalam RDP Senin lalu yang mengatakan tidak ada lagi persoalan dan semuanya sudah selesai seraya dikatakan sudah ‘clean and clear’. Saya mengatakan dengan tegas, masih banyak persoalan disana, seperti yang saya jelaskan diatas,” jelas Dongan.

“Oleh sebab itu, agar ganti rugi tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak. Pengacara muda berdarah batak itu meminta kepada Ketua Komisi A, Anggota maupun kepada Kakan BPN Sumut supaya melakukan pengukuran dan pendataan ulang dengan catatan, pengukuran dan pendataan ulang disaksikan warga pemilik lahan, saya kira langkah ini lebih tepat untuk mengantisipasi perbuatan yang merugikan warga dari pada mendengar perkataan Saut Simare-mare,” tutur Pengacara Muda itu.

Anggota Komisi A Sarma Hutajulu dalam RDP sebelumnya meng-interupsi, Sarma Hutajulu SH melalui izin pimpinan Rapat, meminta agar seluruh pihak yang diundang menyerahkan bahan atau data-data yang berhubungan dengan substansi rapat.

Selanjutnya Sarma meminta bahan atau data-data kepada Saut Sijabat yang mewakili Kakan BPN Sumut. Karena tidak dapat memberikan bahan atau data-data yang dimintakan, Sarma kemudian mengatakan, BPN adalah pihak yang lebih mengetahui tentang permasalahan tanah dan demikian juga yang menjadi sumber persoalan tanah banyak bersumber dari BPN.

“Kita disini untuk mencari win-win solution oleh karena itu kita harus terlebih dahulu mencari akar permasalahan dan untuk itu kepada BPN Sumut kita minta agar membawa bahan atau data-data pada RDP Berikutnya,” sebut Anggota DPRD SU dari Fraksi PDIP itu.

Sebelumnya, Saut Sijabat sempat menyampaikan penjelasan, tetapi ditolak Pimpinan Rapat Neizar Djuli dengan alasan tidak ada membawa data-data yang berhubungan dengan SHM seraya pimpinan rapat menegaskan agar membawa data pada RDP berikutnya seperti Surat Silang Sengketa.

Menjawab pertanyaan pimpinan rapat, Camat Medan Deli Feri Suheri mengakui ada mendengar bahwa lahan yang kena pembebasan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir disebut atas nama Grand Sultan.

Didalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan gaya otoriternya, Saut Simare-mare dengan jari telunjuk tangannya menuding beberapa masyarakat yang tidak sependapat dengannya, dan menyebut masyarakat tersebut sebagai penghianat.

Namun, apa yang disampaikan oleh Saut Simare-mare dibantah oleh masyarakat yang hadir seusai RDP digelar. Masyarakat mempertanyakan, Sesungguhnya ada apa yang terjadi dibalik pembebasan lahan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia tersebut? Sehingga harus ada keluar kalimat penghianat? Apakah ada permainan Saut Simare-mare yang diusik oleh warga sehingga dengan otoriternya menuding orang lain sebagai penghianat? Perbedaan pendapat bukan sesuatu yang tabu di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetapi hak demokrasi seseorang dan perbedaan itu harus dihargai dan dihormati.

“Jadi, jangan  ada yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain, apalagi kepada warga pemilik Lahan, Rumah yang kena jalan Tol. Karena kedudukan warga sama, sama-sama menghendaki pembayaran ganti rugi dibayar secepatnya. Selain itu, jaman sekarang bukan jaman hardik menghardik atau jaman menuding orang lain penghianat, karena  perbedaan pendapat jangan diartikan penghianat. Sebab, menuding orang lain sebagai penghianat, bisa saja yang menuding itu lebih penghianat,” sebut salah seorang warga yang tidak mau namanya disebut. (Reguel S Tambunan)

Bagikan :

Tentang Penulis

Redaksi

www.lensawarga.com

Tinggalkan Komentar