Tim 8 DPRD Simalungun Minta Inspektorat Periksa Bangunan PUPR TA 2019

1134

Simalungun, Lensawarga.com – Kunjungan kerja Anggota DPRD Simalungun dari Dapil 5 meninjau langsung jalan Pemkab yang sudah selesai dikerjakan Dinas PUPR Tahun Anggaran 2019 di Nagori Tangga Batu, Kecamatan Hatonduhan, Rabu (19/8/2020).

Tim 8 anggota DPRD Simalungun Saat Meninjau Lokasi Pengerjaan Dinas PUPR Simalungun TA. 2019

5 Anggota DPRD Simalungun dapil 5 yang hadir diantaranya, Fraksi Golkar Sugiarto, Fraksi Gerindra Bonauli Rajagukguk, Juarsah Siagian, Fraksi Demokrat Irwansyah Purba SE dan Fraksi PDIP Jhonson Sinaga. Turut hadir Kadis PUPR Simalungun Beni Saragih dan beberapa staf di jajaran Pemkab Simalungun.

Baca Juga: Kapolsek Tanah Jawa Saksikan Pembagian BLT Tahap III Nagori Buntu Turunan

Anggota DPRD Simalungun Tim 8 menyambangi Kecamatan Hatonduhan untuk memeriksa LKPJ Dana Desa TA 2019 juga pekerjaan Dinas PUPR Pemkab Simalungun yang ada di Kecamatan Hatonduhan.

Salah satu yang paling mencolok adalah pekerjaan Dinas PUPR adalah pengerjaan jalan penghubung antar Kecamatan tepatnya di Nagori Tangga Batu.

Loading...

Kepada awak media, Bonauli Rajagukguk Anggota DPRD Simalungun dari Tim 8 mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa dengan hasil pekerjaan jalan oleh Dinas PUPR tersebut

Pasalnya, saat Bonauli Rajagukguk mempertanyakan pengerjaan jalan tersebut, kepada Dinas PUPR Simalungun sebagai pengawas pekerjaan mereka tak bisa menjawab.

“Disinyalir pengerjaan jalan oleh dinas PUPR Simalungun rentan dengan persoalan, terutama pada pemasangan parit pasangan yang dinilai banyak manipulasi,” ujar Bona.

Bona juga menyebutkan, Anggaran yang begitu besar yang dikucurkan Pemkab Simalungun untuk perbaikan jalan tak membawa manfaat untuk masyarakat, terutama pada bagian pemasangan parit pasangan yang terlihat lebih tinggi dari pada jalan.

“Logikanya parit harus lebih rendah dari jalan agar air bisa turun dan jatuh ke parit pasangan. Kami juga melihat parit pasangan sudah banyak yang rusak padahal belum setahun dibangun,” kata Bona.

“Kita sering mendengar keluhan masyarakat, soal parit yang mengalir justru dibuat tembok penahan, sebaliknya yang tak ada airnya justru dibuatkan parit pasangan, itu artinya konsultan yang di percayakan Dinas PUPR tak bisa bekerja untuk menilai mana yang layak dikerjakan dan mana yang tidak,” sambungnya.

Berdasarkan pantauan dilapangan, Bona memastikan bahwa pihaknya akan meminta Inspektorat agar mereka memeriksa RAB dan LPJ supaya bangunan Dinas PUPR Simalungun segera dikoreksi.

“Bila perlu turunkan BPK agar kita lihat dibagian mana dana itu disalagunakan,” kata Bonauli dengan nada keras.

Diketahui Dinas PUPR Simalungun melalui rekanananya sudah menyelesaikan perbaikan jalan sepanjang 3,8 KM dengan pagu anggaran 7,8 Miliar lebih di Tahun Anggaran 2019 lalu.

Baca Juga: Penyaluran Dana Kompensasi Aliran Sutet Milik PLN Disoal Sejumlah Warga Saribuasih

Diharapkan Dengan hadirnya tim 8 DPRD Simalungun pengerjaan jalan tersebut bisa dikoreksi dan diperiksa Inspektorat karena diyakini pengerjaan jalan tersebut sarat penyimpangan.

Dukung Media Ini
loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :