Tidak Profesional, Kakan BPN Sumut Kambing Hitamkan Gugatan Warga

149

Medan, Lensawarga.com – Pernyataan Kepala Kantor Badan Pertanahan/Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) Wilayah Sumatera Utara Bambang Priono, pada Senin (29/10/2018) lalu, tentang pembangunan Jalan Tol Medan Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir terhambat disebabkan ada 11 gugatan, dianggap menyesatkan dan pembohongan publik oleh salah satu Aktivis Agraria/Pertanahan Sumatera Utara Benjamin Simatupang.

Denah Lokasi Lahan Warga Yang Terkena Jalan Tol Medan – Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir

Benjamin menyebut, bahwa pernyataan Kakan Badan BPN Bambang Priono yang dilansir di beberapa media baru-baru ini tidak lebih dari retroika untuk menutupi persoalan sebenarnya, karena dibalik cerita pembayaran ganti rugi 100 persen kepada 52 Pemilik SHM Bodong Sekitar Rp 100 miliar disaat status tanah masih dalam obyek perkara nomor. 232/Pdt-G/2017/PN Medan dan sedang diproses di Tingkat Banding juga ada kesan dikebut untuk maksud tertentu.

Baca Juga : Bayar Ganti Rugi 100%, Pembangunan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir Terhambat

“Sesungguhnya penyebab pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I terhambat bukan karena ada 11 gugatan, tetapi lebih tepat karena sudah dilakukan pembayaran ganti rugi sebesar 100 persen khusus kepada pemilik Surat Hak Milik (SHM) Bodong, jadi jangan mengkambing hitamkan dengan menyalahkan penggugat,” ucap Benjamin kepada wartawan, Jumat (02/11/2018) dikediamannya di Pasar 6 Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli.

“Seperti pepatah mengatakan, ‘Tidak Ada Asap Kalau Tidak Ada Api’, jadi ada gugatan disebabkan kinerja Kakan BPN/ATR Sumut Bambang Priono tidak becus menangani pembebasan lahan,” sambungnya.

Loading...

Benjamin menjelaskan, sebenarnya ada enam hal persoalan yang sangat krusial penyebab Proyek Pemerintahan Jokowi itu menjadi terhambat.

  • Pertama, kenapa ada SHM Bodong, karena kinerja oknum-oknum di BPN tidak becus.
  • Kedua, pembayaran ganti rugi kepada pemilik SHM Bodong porsinya seharusnya 30 persen tetapi yang dubayar 100 persen dan pembayaran ini terkesan dikebut.
  • Ketiga, kenapa harus dibayar 100 persen?.
  • Keempat, porsi sebesar 70 persen yang sudah ditentukan menjadi hak warga sudah diserahkan kepada pemilik SHM Bodong, sesungguhnya siapa yang menikmati?.
  • Kelima, berapa nilai sebenarnya uang ganti rugi per meter? Dan kenapa harus dirahasiakan?.
  • Keenam, kenapa harus ada SHM Bodong dan mengistimewakan pembayaran ganti rugi kepada yang Bodong?

Aktivis Agraria itu menyebut keenam hal diatas, sama halnya seperti sebuah pepatah, ‘Ibarat Kucing Menutupi Tinjanya’.

Seperti dilansir dari beberapa media, sebelumnya Bambang Priono mengakui pembagian porsi ganti rugi 70 persen untuk warga yang menempati, menanami tanah dan 30 persen untuk pemilik Sertifikat dan ahli waris Sultan Deli, ternyata pembayaran ganti rugi dibayar penuh 100 persen kepada pemilik SHM Bodong seperti pengakuan Pegawai PUPR cq Dirjen Bina Marga cq Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) David Sihombing baru-baru ini.

“Kami sudah membayar ganti rugi sebesar 100 persen kepada pemilik Sertifikat Tanah dari Kejaksaan, termasuk untuk atas nama Kristina Lumban Tobing,” sebut David.

Berdasarkan pernyataan tersebut menurut Benjamin, “Artinya, didalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi terdapat dua pernyataan kontra produktif, Kepala Kantor BPN/ATR Wilayah Sumatera Utara, Bambang Priono mengakui pembagian porsi ganti rugi 70 : 30 persen, tetapi pembayaran ganti rugi kepada pemilik SHM Bodong tidak 100 persen tidak dibuka secara transparan ke publik,” ucap Benjamin.

Sementara pihak PUPR cq Dirjen Bina Marga cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) transparan, bahwa pembayaran ganti rugi sudah dibayar kepada pemilik Sertifikat Tanah dengan porsi sebesar 100 persen.

“Kalau demikian, ganti rugi sebesar 70 persen dari 100 persen yang seharusnya hak warga dikemanakan? Raib atau masuk kantong oknum tertentu,” sebut Benjamin Simatupang dengan nada bertanya.

Aktivis Agraria Sumatera Utara itu menyesalkan sikap Bambang Priono yang cenderung tidak jentelemen, tidak berani buka-bukaan, karena tidak etis menutupi kesalahannya sendiri dengan menyalahkan warga yang melakukan gugatan, warga menggugat disebabkan ada faktor, seperti keputusan sepihak atau kebijakan lainnya yang tidak pas.

“Contoh, pembagian porsi ganti rugi 70 : 30 persen dibuka ke publik, sementara nilai uang ganti rugi permeter sengaja dirahasiakan oleh pihak BPN dan PPK, bahkan sampai hari ini warga tidak mengerti alasan apa hingga merahasiakan nilai per meter uang ganti rugi dan kenapa harus dirahasiakan,” terang Benjamin Simatupang.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Ahli Waris Sultan Deli Afrizon S.H., M.H saat dikonfirmasi, Selasa (30/10/2018)  mengatakan, “Sebagai ahli dibidang Agraria/Pertanahan Bambang Priono seyogianya cermat dan teliti tentang status tanah yang ada di Wilayah Sumatera Utara, khususnya di Daerah Kota Medan serta tidak memandang sebelah mata terhadap Ahli Waris (AW) Sultan Deli,” ujarnya.

“Sebab, adanya gugatan dari masyarakat tentang pembebasan lahan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, bukan berarti menghambat pembangunan Jalan Tol, tetapi lebih tepat disebabkan keteledoran dan kesalahan yang dibuatnya sendiri, tetapi mencoba-coba membersihkan diri dengan mengkambing hitamkan warga yang melakukan gugatan,” sambung Afrizon.

Afrizon juga menambahkan, pada hakekatnya warga Sumatera Utara khususnya kota Medan dan lebih khusus para penggugat sangat berempati dan tidak berniat menghambat pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Seks I sepanjang penyelesaiannya dilaksanakan secara profesional, Adil jangan ada diskriminasi seperti yang terjadi terhadap Nurma Hutauruk CS.

“Coba, Nurma CS dari tahun 1982 sampai hari 2018 sudah 25 sampai 36 tahun mengelola, menanami lahan atau menjaga, merawat tanah ahli waris Sultan Deli diperlakukan tidak Adil, nama mereka tidak masuk didalam daftar sebagai menerima ganti rugi dan lebih ironisnya, lahan yang selama ini diusahai, ditanami Nurma CS diduga sudah dialihkan keatas nama orang lain oleh oknum-oknum tertentu bekerja sama dengan oknum Kepala Lingkungan dan oknum Lurah Tanjung Mulia Hilir,” ungkapnya.

Lanjut Afrizon, Demikian juga tentang banyaknya ukuran tanah warga yang tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya, perbuatan ini patut diduga ada unsur kesengajaan menguranginya dengan maksud tertentu sehingga warga komplain dan menuntut supaya dilakukan pengukuran ulang termasuk lahan Nurma Boru Hutauruk CS.

“Permintaan pengukuran ulang adalah sesuatu hal yang wajar dilaksanakan untuk mendapatkan akurasi data dan Keadilan yang hakiki. Sebab pendataan dan pengukuran yang dilakukan Tim Satgas A dan B terdahulu tidak akurat dan diduga sarat konspirasi kepentingan antara Tim juru ukur dengan Lurah, Kep Ling dan oknum-oknum terkait lainnya,” tutur Afrizon.

Kuasa Hukum Ahli Waris Sultan Deli itu juga menambahkan, sebenarnya menyelesaikan permasalahan lahan yang kena jalan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir tidak sulit, cukup hanya dengan etiket baik yaitu, Laksanakan sesuai keputusan perkara nomor. 232/Pdt-G/2017/PN Medan antara lain, Serahkan uang konsinyasi ganti rugi sebanyak Rp 321 miliar ke Pengadilan Negeri Medan.

“Ganti rugi yang sudah terlanjur dibayar kepada pemilik Sertifikat tanah bodong seluruhnya ditarik kembali, karena sebesar 70 persen dari uang ganti rugi yang sudah diserahkan kepada pemilik SHM Bodong ada hak warga disitu,” sebut Afrizon Kuasa Hukum ahli waris Sultan Deli itu.

Menimpali pendapat Kuasa Hukum Ahli waris Sultan Deli, Aktivis Agraria Sumatera Utara Benjamin Simatupang memberikan tanggapan.

“Ah, itu sudah tidak mungkin dikembalikan oleh pemilik Sertifikat Tanah yang sudah menerima ganti rugi 100 persen dan diyakini bahwa uang itu sudah berserak kemana-mana dan bisa saja sudah dibagi-bagi kepada oknum-oknum tertentu,” ucap Benjamin.

“Menurut pendapatku satu-satunya jalan ialah pemberi dan penerima ganti rugi supaya dipidanakan karena dari 100 persen ada hak rakyat sebesar 70 persen sudah dirampok, oleh karena itu, kasus ini digiring keranah hukum saja,” sambungnya.

Saat disinggung terkait upaya banding yang dilakukan oleh Kementerian PUPR cq Dirjen Bina Marga cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai tergugat I.II dan Kementeria Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) cq BPN Sumut cq BPN Medan tergugat III.

“Upaya banding yang dilakukan oleh masing-masing tergugat dalam perkara nomor 232/Pdt-G/2017/PN Medan adalah kamuplase atau retroika agar ganti rugi 70 persen dari 100 persen yang diduga sudah dibagi-bagi oleh para oknum pemangku jabatan tertutup oleh upaya banding tersebut, tetapi tidak memikirkan hukum selanjutnya, seperti Kasasi, Penijauan Kembali (PK) dan Pembuktian baru (Novum) yang diperkirakan prosesnya paling cepat 5 tahun dan bisa saja sampai 10 atau 20 tahun,” sebut Benjamin Simatupang.

Benjamin beranggapan, kalau ada solusi lain dan dianggap dapat mempercepat pembayaran ganti rugi meskipun nilai ganti rugi ada pengurangan dari nilai nominal, contohnya 70 persen menjadi 60 persen sebaiknya jalur solusi itu ditempuh ketimbang menunggu penyelesaian perkara 5 sampai 10 tahun.

Baca Juga : Komisi A DPRD Sumatera Utara Tidak Serius Tangani Pengaduan Warga

“Ini saran dan pendapat saya pribadi. Sebab, berdasarkan pengalaman tentang sengketa tanah prosesnya lama dan selama menunggu proses akhirnya pihak yang bersengketa tidak sempat mencicipi hasilnya disebabkan faktor usia. Oleh karena itu. Warga dan ahli waris Sultan Deli selaku pemenang perkara duduk bersama, musyawarah untuk mencari solusi terbaik,” kata Aktivis Pertanahan itu. (Reguel S Tambunan)

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :