Sumut Watch: Tangkap Bupati Simalungun JR Saragih - Lensa Warga
News

Sumut Watch: Tangkap Bupati Simalungun JR Saragih

Medan, Lensawarga.com – Dinilai kebal hukum, tersangka kasus legalisir Palsu JR Saragih yang saat ini masih menjabat Bupati Simalungun, menuai protes dari beberapa kalangan masyarakat, Lsm dan Ormas di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya massa bertanya-tanya, kenapa JR Saragih sampai saat ini belum juga ditangkap dan ditahan oleh Penyidik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu).

Ratusan Masyarakat Simalungun Saat Menggelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor Polda Sumut

Ratusan masyarakat Simalungun akhirnya mengadakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Polda Sumut, Senin (10/12/2018), mereka menuntut agar pihak Kepolisian segera menangkap Bupati Simalungun JR Saragih yang sudah menjadi ‘Tersangka’ karena telah menggunakan legalisir Palsu pada ijazah SMA ketika mendaftar sebagai calon Gubernur Sumut beberapa waktu lalu.

Baca Juga : Ratusan Pengemudi Gojek Kembali Menggelar Aksi Unjuk Rasa

Aliansi LSM dan Ormas yang melakukan aksi demonstrasi terdiri dari Sumut Watch, Agresi, Eltrans, GMKI, Sapma PP, Hikmah, FHSB, SBSI, Guru Honorer, Honorer Kesehatan dan Masyarakat Simalungun mendesak agar Kapoldasu segera menangkap Bupati Simalungun JR Saragih yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus mengunakan leges ijazah SMA palsu, sewaktu mau mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Sumatera Utara 2018.

Dalam aksi nya beberapa dari elemen para Guru honor, Bidan honor, Sapma PP, SBSI, melakukan orasi di depan pintu masuk gedung Polda Sumatera Utara.

Daulat Sihombing, SH,MH dari Lembaga Sumut Watch membacakan Peryataan sikapnya mengatakan, “Tangkap Bupati Simalungun JR Saragih”, menurut Daulat bahwa Kepolisian daerah Sumut, berdasarkan laporan polisi No: Lp/322/III/2018/SPKT II, tangal 09 maret 2018 dan surat perintah penyidikan No : SP.Sidik/110/III/2018/Ditreskrimum, tanggal 09 maret 2018, telah menetapkan Bupati Simalungun JR Saragih sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana Pilkada berupa penggunaan surat palsu dalam pencalonan Gubernur Sumut 2018. Konkritnya, tersangka JR Saragih, diduga telah menggunakan leges palsu ijazah SMA untuk mendaftar sebagai Calon Gubernur Sumut.

Penyidik Polda, dua kali telah memanggil tersangka JR. Saragih untuk diserahkan kepada JPU Sentra Gakumdu Sumut. Pertama, dengan Surat Panggilan I No : S. Pgl/106/III/2018/Ditreskrimum, tanggal 29 Maret 2018, dan kedua atau terakhir dengan Surat Panggilan ke II, No : S. Pgl/1069 a/IX/2018/Ditreskrimum, tanggal 17 September 2018.

Ironisnya, bak “kebal hukum” tersangka JR. Saragih tidak tidak mengindahkan panggilan Penyidik. Namun sekalipun JR. Saragih secara vulgar menunjukkan pembangkangan, ironisnya penyidik yang mempunyai kewenangan untuk menangkap dan/ atau menahan tersangka, tapi tidak menggunakan wewenangnya untuk memanggil paksa atau menangkap tersangka JR. Saragih.

Apa yang dipertontonkan oleh Penyidik Polda dalam perkara tersangka JR. Saragih, menjadi preseden yang amat buruk dalam penegakan hukum berdasarkan prinsip “supreme of law” dan “equality before the law”. Perkara Bupati JR. Saragih, sesungguhnya bukanlah perkara sederhana. Tidak sekedar tindak pidana pemilihan berdasarkan UU No. 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Tapi lebih dari itu, selain tindak pidana pemilihan, perkara JR. Saragih merupakan perkara tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu dalam Pasal 263 KUHP, sebagaimana rekomendasi Komisioner Bawaslu Sumut, Herdi Munte, SH, MH, dalam Laporan No : 10/LP/PG/Prov/02.00/III/2018, Maret 2018. Oleh karena perkara tersangka JR. Saragih adalah juga tindak pidana umum, maka penyidik harus menjerat tersangka JR. Saragih dengan KUHP.

Menuntaskan perkara tersangka JR. Saragih di pengadilan, menjadi sangat penting dan mendasar bagi kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan. Apalagi objek perkara, berupa leges palsu ijazah SMA Swasta Iklas Prasasti, No. 01 OC oh 0373795, tertanggal 26 Mei 1990, an. Jopinus Saragih G, diduga juga digunakan dalam pendaftaran Calon Bupati Simalungun tahun 2010 dan 2016.

Gurita Korupsi
Perkara Bupati JR. Saragih tak hanya soal leges palsu ijazah SMA. Tetapi Ia juga patut diduga bertanggungjawab terhadap sejumlah dugaan gurita korupsi dan penyalahgunaan jabatan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan/atau kerugian warga hingga ratusan miliar rupiah. Sebutlah dugaan korupsi Proyek Diskresi RSUD Perdagangan sebesar Rp. 9,1 Miliar. Pungutan liar atau pemerasan dalam rekrutmen pegawai honor sebanyak 5.000 orang x rata- rata Rp. 15 juta = Rp. 75 Miliar. Pungutan liar atau pemerasan dalam perpanjangan SK Pegawai Honor sebanyak 5.000 orang x rata – rata Rp. 5 juta = Rp. 25 Miliar.

Kemudian dugaan korupsi dalam penggelapan gaji pegawai honor sebanyak 5.000 orang x Rp. 1 juta/ orang x 6 bulan (Juli s/d Desember 2016) = Rp. 30 Miliar. Dugaan korupsi dana evakuasi korban tenggelamnya KM. Sinar Bangun di Danau Toba, Juni 2018, sebesar Rp. 5 Miliar. Dugaan korupsi pemotongan gaji pegawai honor, sebanyak 5.000 orang x Rp. 1 juta/ orang x 6 (enam) bulan sejak Juli s/d Desember 2018 = Rp. 30 Miliar.

Selanjutnya penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam pengalihan sejumlah aset pemerintah yang meliputi : Eks Kantor Bupati Simalungun, Eks Kantor DPRD Simalungun dan Eks Rumah Dinas Bupati Simalungun, yang konon dialihkan dengan status hak sewa puluhan tahun kepada NV. STTC tanpa persetujuan DPRD. 1 (satu) unit rumah/ gedung milik Pemkab Simalungun, yang terletak di Jalan Maluku Pematangsiantar disewakan kepada Cafe The Cangkir, diduga juga tanpa persetujuan DPRD.

Massa Menuntut Agar Bupati Simalungun JR Saragih Segera Ditangkap

Terkait hal itu, kami aliansi Sumut Watch yang terdiri dari AGRESI, ELTRANS, SAPMA PP, GMKI, PMKRI, HIMMAH, Forum Honor Simalungun Berjuang (FHSB), SBSI, sepakat untuk bersatu dan menyatakan sikap, sbb :
1. Mendesak Kapoldasu untuk segera menangkap dan menahan Bupati Simalungun JR. Saragih sebagai tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu dalam Pasal 263 KUHP.
2. Mendesak Kajatisu untuk menerima pelimpahan perkara Bupati Simalungun, JR. Saragih sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu sebagaimana Pasal 263 KUHP.
3. Mendesak Kapoldasu dan Kajatisu, agar secara sinergis dan proaktif melakukan tindakan penyelidikan dan/ atau penyidikan terhadap sinyalemen korupsi yang diduga melibatkan Bupati Simalungun, JR. Saragih.

Daulat Sihombing setelah selesai membaca pernyataan sikap, langsung menyerahkan surat pernyataan sikap kepada salah seorang Polisi, dan akhirnya pihak Kapoldasu memberikan kesempatan kepada 10 orang dari perwakilan elemen yang diutus untuk masuk ke dalam ruangan Polda agar dapat berbincang-bincang kepada pihak kepolisian Poldasu.

Baca Juga : Peringati Hari Anti Korupsi dan Hari HAM Sedunia, Gertakin dan Solidaritas Mahasiswa Hukum Indonesia Gelar Aksi Damai

Hampir kurang lebih dari satu jam lama nya mereka di dalam kantor poldasu, akhirnya perwakilan Massa keluar dan menyampaikan hasil dari diskusi mereka kepada Dikrimsus dan Dikrimum. Hasil nya kurang memuaskan dan ada dugaan suap pada kasus legalisir Palsu yang ditenggarai diduga Poldasu telah menerima suap dari Bupati Simalungun karena telah menghentikan kasus tersangka legalisir palsu ini.

Bagikan :

Tentang Penulis

Anthony Damanik

Tinggalkan Komentar