Revisi UU KPK, I Kadek Agus Mulyawan: Presiden Harus Segera Tarik Surpres

143

Bali, Lensawarga.com – Penolakan atas revisi Undang Undang Korupsi terus bergema, meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku menolak beberapa poin dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat.

I Kadek Agus Mulyawan

Namun, berbeda dengan Pengacara asal Bali yang aktif sebagai pegiat anti korupsi, I Kadek Agus Mulyawan, SH MH, dengan tegas tetap menolak revisi UU KPK tersebut.

Baca Juga : Tolak Revisi UU KPK, I Kadek Agus Mulyawan: Koruptor Seharusnya Dihukum Mati

“Korupsi itu kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) untuk itu penanganannya juga harus luar biasa, dengan UU Korupsi saat ini, itu sudah cukup bagus memberi ruang pemberantasan korupsi kalau itu direvisi KPK bukan lagi sebagai lembaga independen yang bebas pengaruh dari kekuasaan manapun, lalu bagaimana bisa menangkap koruptor kelas kakap atau oknum pejabat yang juga punya pengaruh di lembaga negara kita,” kata Agus kepada Lensawarga.com, Senin (16/9/2019).

Tokoh Anti Korupsi ini juga menjelaskan bahwa dalam rencana revisi UU KPK, KPK tidak perlu diawasi.

Loading...

“Diawasi bagaimana, KPK tidak memerlukan Dewan Pengawas dalam pemberantasan korupsi, kan sudah diawasi langsung oleh masyarakat dan DPR, karena setiap yang dilakukan oleh KPK akan dipertanyakan dalam rapat kerja dengan DPR,” ujarnya.

Agus menambahkan, KPK juga telah memiliki Direktorat Pengawasan Internal, adanya Dewan Pengawas luar merupakan bentuk intervensi terhadap proses Justitia atau campur tangan lembaga lain dalam KPK.

“Jika ingin memperkuat KPK harusnya pengawas internalnya saja yang diperkuat. Jika tidak puas dalam proses hukum kinerja KPK. Silahkan saja ajukan pra peradilan sesuai sistem hukum formil kita, lalu fungsi pengawasan yang dibentuk dimana?, kecuali ada dugaan untuk intervensi proses hukum yang berjalan, kalau begitu kan sangat berbahaya,” tegas pemilik Kantor Hukum AgusM & Associates ini.

Pengacara asal Bali ini juga menjelaskan, bahwa revisi UU KPK dan keberadaan Dewan Pengawas akan mempersulit kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

“Ya dapat mempersulit proses hukum dan diduga akan menghentikan kasus-kasus besar yang ditangani KPK. Adanya pengawas luar dapat saja menambah birokrasi lagi, hal ini bisa saja mempersulit penjahat berkerah putih (White-collar Crime) untuk ditangkap,” terang Agus.

Baca Juga : Ini Kata Saut Situmorang Usai Mengundurkan Diri dari Pimpinan KPK

“KPK itu zero tolerance dengan maling uang rakyat dan UU KPK saat ini masih sangat tepat untuk digunakan sebagai perangkat undang-undang untuk memberantas korupsi secara masif, untuk itu Presiden harusnya segera tarik surat presiden (surpres) soal revisi UU KPK itu,” sambungnya.

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :