Revisi UU KPK Banyak Typo, Agus Mulyawan: Komisionernya Dapat Dinyatakan Batal Demi Hukum

1055

Jakarta, Lensawarga.com – Revisi UU KPK yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dan pengesahan di DPR pada Selasa 17 September 2019 kembali menjadi polemik. Sampai saat ini UU KPK yang baru itu belum ditandatangani Presiden, dikarenakan adanya kesalahan ketik (typo) dalam pasal 29 huruf e tentang syarat untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

I Kadek Agus Mulyawan Saat Mengikuti Aksi Demo di Jakarta Beberapa Waktu Lalu

Hal ini mendapat tanggapan serius pegiat anti korupsi dan pengamat politik yakni I Kadek Agus Mulyawan yang juga berprofesi sebagai Advokat. Kepada Lensawarga.com, Sabtu (5/10/2019), Agus mengatakan bahwa kesalahan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi.

Baca Juga : Agus Mulyawan: Revisi UU KPK Cacat Secara Formil, Jadi Harus Dibatalkan

“Bagi saya ini hal yang patut dipertanyakan, jangan katakan hal ini biasa, karena ini menyangkut kewibawaan lembaga negara, bagaimana bisa revisi yang dilakukan Pemerintah dan DPR yang digaji oleh rakyat dapat melakukan kesalahan fatal,” kata Agus.

Agus menambahkan bahwa, revisi UU KPK terkesan sangat terburu-buru dan seolah-olah ada ketakutan kedua lembaga ini terhadap KPK.

Loading...

“Ini akan menjadi pertanyaan seluruh rakyat Indonesia, ada apa sebenarnya?” ujarnya.

Agus juga menjelaskan kesalahan akan membuat kerancuan dalam pemilihan Komisioner pada mereka yang berada dikisaran umur 40 sampai 50 tahun.

“Tentu saja ini akan membuat kebingungan pada mereka (Komisioner) yang sudah terpilih yang berada dikisaran umur 40 sampai 50, karena kita belum tahu pasti yang mana akan dipakai diantara dua angka yang disebutkan tersebut, lalu kalau mereka dikatakan mengikuti asas retroaktif, sampai saat ini mereka kan belum dilantik, nah kalau begitu dapat dinyatakan batal demi hukum dong,” bebernya.

Agus juga sebelumnya menjelaskan bahwa revisi UU KPK melanggar prosedur legislasi, sehingga dapat dikatakan cacat formil sejak awal, apalagi ditambah dengan ditemukannya kesalahan penulisan akan menambah kebingungan produk DPR ini.

“Revisi UU KPK ini kan tidak masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2019 jadi secara hukum pelanggaran prosedural atau cacat formil sebenarnya dapat menimbulkan produk hukum yang dinyatakan batal demi hukum atau tidak pernah ada,” sebutnya.

Baca Juga : Agus Mulyawan: Situasi Genting, Presiden Bisa Keluarkan Perpu

“Nah, sekarang ditambah lagi dengan typo-typo begini yang mana kesalahan tersebut berkenaan dengan belum dilantiknya Komisioner baru, membuat saya tambah bingung melihatnya. Disamping kita meragukan kualitas elit kita, kesan terburu-buru untuk merevisi UU KPK sangat kelihatan,” tutupnya.

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :