Rapat Paripurna DPRD Medan Membahas Tingkat Kesejahteraan Pekerja di Kota Medan

Medan, Lensawarga.com – Ketua DPRD Medan Hendry Jhon mengelar rapat paripurna pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, Senin (10/12/2018) di Gedung Paripurna DPRD Medan.

Rapat Paripurna DPRD Medan Membahas Tingkat Kesejahteraan Pekerja di Kota Medan

Untuk tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Medan yang tinggi,maka perlu peraturan daerah tentang ketenagakerjaan, agar tenaga kerja mendapat perlindungan yang maksimal sehingga terciptanya tenaga kerja yang handal dan efektif.

Baca Juga : Komisi A DPRD Sumatera Utara Tidak Serius Tangani Pengaduan Warga

Hal ini dikatakan Modesta Marpaung dalam pandangan Fraksi Golkar, menerima dan menyetujui Ranperda penyelenggaraan Ketenagakerjaan supaya dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Menurut Modesta dengan terbitnya Perda ini pemerintah kota Medan diharapkan mempunyai kebijakan dan program ketenagakerjaan terkait keterampilan, pengetahuan dan ilmu serta sertifikat profesi berstandart Internasional terhadap tenaga kerja lokal.

Loading...

“Ini agar tenaga kerja lokal mampu bersaing didunia kerja, tidak hanya dalam bursa tenaga lokal, tapi juga bursa tenaga kerja dunia, ini dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapital maka masyarakat kota Medan sejahtera, ujar Modesta.

Dengan begitu Fraksi Golkar kata Modesta tetap mendorong dan mendukung Pemerintah Kota Medan yang harus tegas menegakkan Perda tersebut.

“Jangan sampai merugikan masyarakat khususnya tenaga kerja. Dengan melakukan pengawasan yang maksimal di lapangan serta memberikan sangsi yang tegas terhadap pelanggar Perda tersebut,” ujarnya.

Pada dasarnya Fraksi Partai Gerindra menerima Ranperda Ketenagakerjaan menjadi Perda, pada pandangan Fraksi Gerindra ini yang disampaikan oleh Proklamasi K Naibaho mencatat 5 permasalahan ketenagakerjaan di Kota Medan yang terjadi diantaranya, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Digitalisasi atau Otomatisasi, Informasi Tenaga Kerja, BPJS, Masih tingginya angka kecelakaan dan keselamatan kerja (K3) dan Outsourcing.

“Menurut Proklamasi Perda penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini harus mampu mengakomodasi kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha. Kepentingan buruh yang mendapatkan upah atau kesejahteraan, sedangkan kepentingan pengusaha memajukan usahanya,” ujar K Naibaho.

Baca Juga : Polda Sulsel Tahan 4 Anggota DPRD Enrekang yang Terlibat Kasus Korupsi

“Memperkuat pengawasan terhadap izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kota, optimalisasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Disnaker pelayanan ini meliputi proses perizinan,” sambungnya.

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :