PSI Yakin Merebut Kursi Legislatif di Senayan dan Provinsi Bali

Bali, Lensawarga.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakin dapat merebut kursi legeslatif di Senayan dan Provinsi Bali. Hal tersebut diungkapkan Politisi PSI, I Kadek Agus Mulyawan yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Bali, Dapil Klungkung dalam acara Simakramanya di Akah (Desa) Klungkung bersama Caleg DPR RI, Dapil Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto, Jumat (29/3/2019).

I Kadek Agus Mulyawan

“Visi saya adalah dapat terwujudnya pemerintahan yang jujur bebas korupsi dengan prinsip transparansi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat berlandaskan keadilan sosial,” ucap Agus yang disambut dengan gemuruh tepuk tangan penuh semangat antusias masyarakat setempat.

Baca Juga : 

Loading...

Agus yang juga dikenal sebagai Tokoh Anti Korupsi ini mengungkapkan, bahwa dirinya bersedia bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia karena merasa punya komitmen yang sama dengan Partai PSI yaitu anti korupsi dan anti intoleransi.

“Dengan tidak adanya Korupsi di negara kita maka dana APBN/APBD akan utuh dan tepat sasaran sehingga bisa mensejahterakan masyarakat dan membangun negeri ini, maka dari itu Saya ingin mengajak semua lapisan masyarakat untuk tetap memilih calon-calon yang jujur dan punya rekam jejak bebas korupsi,” kata Agus yang juga merupakan seorang Pengacara Senior.

Agus juga menyatakan, dirinya akan selalu blusukan ke masyarakat jika iya terpilih sebagai anggota dewan dan ia juga akan mengoptimalkan fungsi legislasi yang harus dijalankan DPRD sebagai badan membuat peraturan daerah yang juga sekaligus mengawasi pelaksanaannya.

“Dalam hal menetapkan kebijaksanaan keuangan dan ikut menetapkan kebijakan daerah atau dalam merumuskan menyusun APBD, dalam hal fungsi budgeting ini, saya akan mengusahakan terciptanya clean governance,” ungkap Caleg Provinsi Nomer urut 1 ini.

Acara Simakrama di Akah Klungkung

Pengacara senior ini menambahkan dalam hal fungsi pengawasan politik, dirinya akan selalu menggunakan hak-haknya, antara lain hak interpelasi, hak meminta keterangan dari kepala daerah tentang kebijakan yang meresahkan dan berdampak luas, hak angket dilakukan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dari Kepala Daerah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Agus, hak menyatakan pendapat akan tetap dipakai sebagai usulan pemberhentian kepada Presiden jika ada Kepala Daerah yang bermasalah.

Baca Juga : I Kadek Agus Mulyawan: Bali Juga Butuh MRT untuk Mengatasi Kemacetan, Kenapa Tidak?

“Apakah PSI yakin merebut kursi Senayan dan Provinsi, dengan tegas, kalau melihat sambutan masyarakat, saya sangat yakin,” tutupnya.

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :