Program Keluarga Harapan (PKH) Menimbulkan Kecemburuan Sosial di Tengah Masyarakat

Simalungun, Lensawarga.com – Pemerintah melalui kemensos menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu/miskin.

Foto: Logo Program Keluarga Harapan (PKH)

Sebelumnya, sudah ada beberapa peraturan tentang program masyarakat yang kurang mampu, berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, Permensos nomor 10 tahun 2017 pelaksanaan PKH, peraturan presiden nomor 63 tahun 2017 penyaluran bantuan sosial non tunai.

Baca Juga : Hama WBC Bikin Petani di Simalungun Resah, PPL Dinas Pertanian Turun Tangan

Loading...

Sementara untuk payung hukum program keluarga harapan diatur dalam Permensos nomor 1 tahun 2018.

PKH adalah pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin yang rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.

Syarat penerima PKH sudah tercantum di Permensos tersebut, namun pada kenyataannya di lapangan justru penerima PKH masih banyak keluarga yang sudah mapan secara ekonomi.

Hal ini yang menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat, saling sindir, saling ejek pun tak bisa dihindari. Bahkan beberapa warga pun banyak yang mengeluh dengan program tersebut.

Salah seorang warga yang akrab disapa Pak Jumino yang tinggal di Nagori Mekar Mulia Kecamatan Tanah Jawa, menceritakan hal ini kepada lensawarga.com, Sabtu (13/7/2019).

“Penyaluran PKH sangat tidak adil, masih banyak warga di kampung saya yang miskin dan jompo tak menerima bantuan PKH, sementara orang-orang yang rumahnya gedong, kendaraannya bagus, lembunya banyak, ladang sawitnya ada justru menerima bantuan PKH, dan itu nggak sedikit lho mas,” tutur Pak Jumino.

Pak Jumino tak sendiri, beberapa rekannya pun mengiyakan apa yang telah disampaikan oleh Pak Jumino, bahwa itulah yang terjadi di sana.

Ternyata tak hanya satu nagori yang mengalami hal seperti itu, banyak Nagori dan Kecamatan di Kabupaten Simalungun mengalami hal yang sama, bahwa penyaluran PKH tak sesuai sasaran, seperti yang di atur dalam undang-undang Permensos nomor 1 tahun 2018.

Menurut keterangan Pangulu yang berhasil kami temui di kantornya, hampir semua Pangulu juga menyatakan hal yang sama.

“Daftar penerima PKH bukan kami yang mendata, itu hasil audit BPS (Badan Pusat Statistik), kami hanya menyampaikan data yang kami terima kepada warga yang bersangkutan,” kata seorang Pangulu yang enggan disebutkan namanya.

Meski begitu, sudah semestinya seorang Pangulu tau isi Permensos tentang penerima PKH, serta sanksi bagi penerima PKH yang tak layak menerima, sebab semua sudah dijelaskan di Permensos tentang penerima PKH, maksud dan tujuan PKH, juga sanksi bagi penerima PKH yang tak sesuai.

Disinilah seorang Pangulu di tuntut mengambil kebijakan, tujuan kebijakan itu untuk menjaga segala hal yang menimbulkan kegaduhan dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Baca Juga : Peletakan Batu Pertama Pembangunan Jalan Sepanjang 450 Meter, Camat Hatonduhan: Jangan Ada yang Bermain

Pangulu harus mampu menjelaskan itu semua kepada warganya, Pangulu harus berkoordinasi dengan pihak Kecamatan, Dinsos Kabupaten dan juga Kepolisian agar hal-hal yang tak diinginkan bisa dihindari.

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :