Penjelasan PBNU soal Rekomendasi ‘Jangan Sebut Kafir ke Non-muslim’

25

Jakarta, Lensawarga.com – Rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2019 soal larangan menyebut kafir untuk nonmuslim jadi kontroversi. Wasekjen PBNU KH Masduki Baidlowi mengatakan PBNU sudah lama membuat keputusan soal persaudaraan.

Wasekjen PBNU KH Masduki Baidlowi

“Tidak ada yang baru dari keputusan NU. Sejak Muktamar 1984 di Situbondo, NU sudah membuat keputusan bahwa persaudaraan di dalam negara bangsa (nation states) yang perlu terus dirajut ada tiga,” kata Masduki lewat keterangannya seperti dikutip dari detikcom, Sabtu (2/3/2019).

Baca Juga : Jubir Prabowo Sempat ke PN Jaksel, Ngaku Tak Urus Sidang ‘Mak Lampir’

Ketiga hal tersebut yakni persaudaraan seiman (sesama muslim), persaudaraan sesama bangsa (ukhuwah wathoniyah), dan persaudaraan sesama manusia (ukhuwah insaniyah). Masduki mengatakan rekomendasi soal tidak menyebut kafir kepada nonmuslim adalah bentuk elaborasi dan konsistensi dari persaudaraan sebangsa.

Masduki mengatakan Alquran sudah ditegaskan manusia diciptakan bersuku-suku di bumi agar saling mengenal dan bersilaturahmi untuk menciptakan kedamaian. Dia mengambil contoh bagaimana Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Muhammad al-Tayyeb dan Paus Fransiskus melakukan pertemuan bersejarah di Doha, Qatar.

Loading...

Pertemuan tersebut, kata Masduki, ingin menegaskan persaudaraan sesama manusia untuk kedamaian dengan latar belakang agama.

“Latar belakang penandatanganan di Doha, adalah kondisi dunia yg makin tak kondusif untuk perdamaian antar sesama manusia. Perdamaian dunia tak bisa diselesaikan dengan mengedepankan politik belaka, tetapi harus mengedepankan unsur agama. Energi serta ruh agama tentang perdamaian antarsesama manusia mesti dikedepankan. Persekusi serta energi negatif atas nama agama karena didominasi oleh kalangan yang berpaham tekstualis, terjadi di mana-mana,” ujarnya.

Menurutnya, keputusan di Doha sejalan dengan keputusan Muktamar NU 1984. Masduki menjelaskan persatuan Indonesia mesti dijaga bersama-sama.

“Negara bangsa yang sejak 1945 didirikan bersama-sama (negeri perjanjian/mu’ahadah) mesti dijaga bersama-sama. Ini sudah menjadi keputusan Muhammadiyah dan NU, merujuk pada Piagam Madinah yang didirikan oleh Rasulullah setelah beliau hijrah,” ungkapnya.

Dia mengatakan dalam sudut pandang kenegaraan, tak ada mayoritas dan minoritas dalam agama. Semua warga punya posisi dan hak yang sama di depan hukum.

“Jadi, tidak tepat menyebut saudara kita yang agamanya berbeda sebagai kafir. Saudara kita menjadi tidak nyaman perasaannya. Anjuran agama tidak mengajarkan pada kita untuk membuat saudara sebangsa tersinggung,” sebutnya.

Masduki berpendapat rasa persaudaraan di Indonesia mulai terkoyak karena banyak yang mengedepankan persekusi, penyebaran hoax di media sosial. Dia mengatakan PBNU akan terus merajut tiga persaudaraan dalam negara-bangsa.

Baca Juga : AHY Merasa Demokrat Tak Untung di Pilpres, Ini Respons BPN Prabowo

“Semangat keputusan Muktamar 1984 dikedepankan kembali. Itulah latar belakang dari keputusan Munas NU di Banjar, Jabar tersebut,” ujarnya.

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :