Pabrik Kelapa Sawit PT SBSJJ Diduga Tak Memenuhi Syarat, Perizinan Perlu Dikaji Ulang

2181

Simalungun, Lensawarga.com – PT Sumber Bumi Sawit Jadi Jaya (SBSJJ) adalah sebuah perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berada di Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, sudah beroperasi sejak tiga tahun lalu.

Pabrik Kelapa Sawit PT SBSJJ di Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun

Seiring berjalannya waktu PT SBSJJ semakin maju dan berkembang dan menjadi salah satu pabrik pengolahan kelapa sawit yang mampu bersaing dengan pabrik-pabrik kelapa sawit lainnya.

Baca Juga: Kondisi Jembatan Tua di Nagori Tangga Batu Rusak Parah, Pemkab Simalungun Tutup Mata

Saat meninjau langsung ke lapangan, lensawarga.com kemudian mempertanyakan perizinan dan syarat dan ketentuan pendirian pabrik kelapa sawit kepada manajemen PT SBSJJ. Saat dikonfirmasi terkait perizinan tersebut, Hamdan selaku Manajer PT SBSJJ mengatakan bahwa semua persyaratan sudah sesuai.

“Lengkap bang semuanya,” kata Hamdan di ruang kantornya seraya menunjukkan bukti perizinan, Rabu (16/09/2020).

Loading...

Namun saat ditanyakan apakah PT SBSJJ memiliki lahan perkebunan yang dikelola sebagai syarat perizinan?, Hamdan pun tampak kebingungan bahkan dirinya berdalih dan tidak paham mengenai hal tersebut.

“Soal itu saya kurang tau bang, saya pun bingung kenapa izin bisa dikeluarkan Dinas, untuk lebih lanjut Konfirmasi saja abang sama Humas, karena saya baru satu bulan menjabat manajer di PT SBSJJ,” kata Hamdan.

Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan Perusahaan tersebut tak memiliki lahan yang dikelola, artinya perizinan dan syarat pendirian PT SBSJJ menjadi tanda tanya besar.

Padahal pabrik kelapa sawit tanpa kebun ini melanggar Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98 Tahun 2013, pada butiran pasal 10-11, usaha industri hasil perkebunan untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan-Pengolahan (IUP-P) harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% dari kebun sendiri, dan kekurangannya dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

Pembangunan dan Pengoperasian pabrik kelapa sawit PT SBSJJ di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara tersebut Nyata menyalahi Aturan.

Deregulasi Perizinan PKS hanya mengacu kepada Permentan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Dengan demikian PKS hanya dapat didirikan di lingkungan Perkebunan, bukan di Perkotaan yang bersempadan dengan Perkantoran, Puskesmas Rawat Inap, Yayasan Pendidikan bahkan Rumah Ibadah.

Dengan dikeluarkannya Permentan Nomor 29 Tahun 2016, yang menghapus Pasal 13 & 14 Permentan Nomor 98 Tahun 2013, artinya tidak ada lagi celah, alasan dan peluang untuk berdirinya PKS tanpa kebun.

Kemudian pada Permentan Nomor 29 Tahun 2016 juga menghapus Pasal 49 Permentan Nomor 98 Tahun 2013, yang memuat ketentuan sanksi pasal 13 & 14, yang memang turut dihapus.

Pendirian PKS merupakan Jenis Usaha Industri yang wajib memiliki izin lingkungan dengan kajian Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) karena dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menjadikan wabah penyakit dengan derita berkepanjangan.

Oleh sebab itu dalam pendirian dan pengoperasian PKS mesti menaati UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, serta Beragam Permen Lingkungan hidup yang mengupayakan agar kehidupan industri tidak menjadi musuh bagi lingkungan masyarakat.

Dengan mengikuti ketentuan jarak kelayakan pembuangan limbah cair ke media air, kelayakan emisi udara, dari boiler dan bau gas pengolahan dan berbagai instrumen yang mesti di Tata kelola dengan baik supaya lingkungan alam dan komunitas masyarakat tetap merasa nyaman dan damai bebas dari dampak hasil pengolahan.

Hukum dibuat untuk ditaati dan bukan untuk dilanggar, segala Persyaratan dan Ketentuan yang ada wajib dipenuhi bila tidak maka akan terjadi ketimpangan dan Pelanggaran HAM. NKRI merupakan negara Hukum, dengan demikian Konsekuensi Hukum dapat diterapkan kepada Pemerintah Daerah yang mengeluarkan Izin.

Baca Juga: PTPN IV Unit Balimbingan Lakukan Perbaikan Berkala di Jembatan Tua Tangga Batu

Pemberian izin kepada PT SBSJJ Nagori Buntu Bayu yang saat ini telah beroperasi tentunya sangat melukai hati rakyat, karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan perizinan dan seharusnya izin tersebut dicabut.

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :