Jakarta, Lensawarga.com – Ali Mochtar Ngabalin menilai bahwa kubu oposisi sudah kehabisan akal ketika Jokowi memilih KH Ma’ruf Amin jadi cawapres di Pilpres 2019. Menurutnya, oposisi tidak ada strategi lain selain memakai narasi #2019GantiPresiden saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (28/08/2018).
Dilansir detikcom, Ngabalin mengatakan publik sudah semakin cerdas dalam menyikapi politik di tanah air, bahkan ia juga menyebut masyarakat saat ini sudah semakin paham apa sebenarnya tujuan dari tagar tersebut.
“Publik mengerti, nggak boleh dibodohi, umat Islam itu nggak bisa dibohongi. Sudah nggak ada lagi politik aliran, politik identitas. Sekarang dia mau cari apa lagi untuk menyerang pemerintah,” cetusnya.
Sejak Jokowi resmi menggandeng KH Maruf Amin, Ngabalin menilai kubu oposisi semakin kebingungan mencari kelemahan-kelemahan yang ada pada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Begitu ada KH Ma’ruf jadi calon wakil Pak Joko Widodo kan mereka kalang kabut cari diksi, cari narasi apalagi yang bisa diserang. Tidak ada yang lain kecuali #2019GantiPresiden. Makan itu kau punya hashtag itu!” kata Ngabalin.
Ngabalin yakin gerakan #2019GantiPresiden adalah upaya gerakan makar. Para elite yang mendukung gerakan tersebut juga dinilainya akan mencari momen yang pas untuk mengacaukan Pemilu 2019.
Baca Juga : KPK OTT Hakim di Medan, Uang Dolar Singapura Disita
“Memang dia sengaja membuat bom dengan sumbu yang panjang biar pada sampai waktunya meledak. Mengacaukan pemilihan umum, membubarkan pemilihan umum supaya negara kacau dan dengan kacau inilah supaya mereka menggunakan segala macam cara untuk berkuasa. Kan dari #2019GantiPresiden kita bisa tahu, orang saya pernah di komisi intelijen, bagaimana saya tidak tahu tata cara, pilihan-pilihan perilakunya saya tahu. Orang saya juga pernah direktur politik KMP,” bebernya.
Seperti diketahui, aksi #2019GantiPresiden kembali digelar secara bersamaan di Surabaya hingga Pekanbaru. Ngabalin mendukung polisi membubarkan deklarasi #2019GantiPresiden jika berpotensi menganggu keamanan setempat.
“Pemberitahuan iya, tapi tidak boleh menimbulkan sejumlah kekacauan keamanan yang membuat terganggu aparat kepolisian negara. Di situlah makanya saya bilang, semua kepolisian daerah yang hentikan membubarkan deklarasi #2019GantiPresiden harus diberikan penghargaan. Bukan seperti usulan Fadli yang tidak mengerti apa-apa itu. Suruh bilang memberhentikan wakil kepala polisi nya. Mana wakil ketua DPR begitu gayanya?” ujarnya.
“Saya pernah di parlemen, jadi tahu. Jadi tidak perlu keberatan, kalau keberatan kita cari tempat untuk ketemu di mana you bisa,” tambahnya.
Baca Juga : Gerakan Ganti Presiden Dinilai Tularkan Kebencian
Sebelumnya, KPU dan Bawaslu menyebut gerakan #2019GantiPresiden tidak masuk ke dalam kampanye dan tidak melanggar aturan. Meski begitu, menurut Ngabalin, ini bukanlah pelanggaran pemilu namun pelanggaran berbentuk makar.
“Gerakan makar lah. Sekarang coba antum (kamu) tahu #2019GantiPresiden, 2019 dari kapan? Dari 1 Januari pukul 00.00 WIB. Itu fi’il amar, perintah. Kalau Anda mengerti Bahasa Arab itu adalah istilah fi’il madhi, fi’il mudhari, fi’il amar. Sekarang sedang berlangsung dan perintah. Duduk sedang duduk, duduklah. Perintah itu. Jadi KPU tidak punya kewenangan di situ, Bawaslu tidak punya kewenangan di situ,” kata Ngabalin.
Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP ini menambahkan bahwa gerakan #2019GantiPresiden masuk kategori makar. Gerakan tersebut juga dinilainya provokatif.
