Meski Tak Dapat Dana Pembinaan, Karang Taruna Kabupaten Humbahas Tetap Eksis

243

Humbahas, Lensawarga.com – Sejak dibentuk pada 2017 lalu, Karang Taruna Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) sampai saat ini belum pernah diperhatikan pemerintah kabupaten (Pemkab) Humbahas.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Humbahas Saat Acara Gotong-royong

Hal ini disampaikan Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Humbahas, Fransisko Leonardo Sihite. Menurut Fransisko, sejak dibentuk pada 2017 dan dilantik oleh Bupati 2018 lalu, organisasi plat merah ini belum pernah tersentuh pembinaan oleh Pemkab Humbahas, bahkan Sekretariat yang seharusnya disediakan untuk Karang Taruna belum kunjung ada.

Baca Juga : Karang Taruna Humbahas Apresiasi Kebijakan Bupati Tampung Cabai dari Masyarakat

“Sejak kita terbentuk 2017 dan dilantik oleh Bupati 2018 lalu, kita di Kabupaten belum pernah menerima dana pembinaan dari Pemkab Humbahas, bahkan sekretariat untuk kantor Karang Taruna pun belum ada disediakan, padahal organisasi kita merupakan bentukan dan mitra Pemerintah,” ungkap Fransisko.

Dirinya mengatakan bahwa Karang Taruna berdiri berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah setempat yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 77 HUK tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Permensos nomor 23 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna. Tentang dana pemberdayaan Karang Taruna dan segala fasilitas penunjang organisasi telah diatur dalam peraturan tersebut.

Loading...

Baca Juga : LKPD Pemkab Humbahas Kembali Raih WTP

“Padahal Karang Taruna terbentuk oleh SK dari pemerintah setempat, kalau di desa di SK-kan oleh Kepala desa, kecamatan oleh Camat, Kabupaten oleh Bupati sampai kepusat oleh Menteri Sosial, itu sudah diatur dalam Permensos 77 HUK 2010 dan Permensos 23 Tahun 2013,”

“Dalam permensos itu sudah diatur tentang pedoman dasar dan pembinaan Karang Taruna, kalau di desa itu dana pembinaannya ditampung dalam dana desa, di Kabupaten harusnya Pemkab sebagai ayah dari organisasi ini melakukan pembinaan melalui APBD yang di tampung melalui Dinas Sosial pada Karang Taruna Kabupaten,” ujarnya.

Masih kata Fransisko, dirinya pernah mengkonfirmasi terkait hal itu kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Humbahas, namun Dinsos mengatakan bahwa anggaran pembinaan Karang Taruna Kabupaten sudah pernah kita ajukan pada tahun anggaran 2018 lalu, namun BPKPAD Humbahas mengatakan tidak ada dana. Namun Fransisko mengatakan akan tetap berusaha bekerja maksimal meski tanpa bantuan dari pemerintah.

“Kita sudah pernah konfirmasi pada Dinsos Kabupaten Humbahas, mereka mengatakan sudah pernah mengajukan namun dicoret oleh BPKPAD Humbahas dengan alasan tidak adanya dana yang ditampung, namun kita tetap eksis dan bekerja meski tanpa dana dari Pemerintah, kita tetap berusaha membina Karang Taruna tingkat Kecamatan dan Desa meski tanpa bantuan APBD,” ujar Fransisko.

Senada dengan Fransisko, anggota Komisi A, DPRD Kabupaten Humbahas dari fraksi Gerindra, Bukka Lumbantoruan mengatakan seharusnya pemerintah menganggarkan untuk dana pembinaan Karang Taruna Kabupaten Humbahas. Sebelumnya juga DPRD Humbahas juga sudah menyinggung hal itu dalam rapat Badan Anggaran (banggar) tahun anggaran 2018 lalu.

“Saya tidak tahu kalau dana pembinaan Karang Taruna tidak realisasi, padahal pada rapat banggar tahun 2018 lalu sudah pernah kita bahas, seharusnya pihak Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) merealisasikan itu, karena Karang Taruna itu organisasi bentukan pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah, jadi untuk kehidupan organisasi harus didampingi oleh pemerintah,” kata Bukka.

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :