Menyoroti Pungutan Penebusan Ijazah di Sekolah Negeri

257

Simalungun, Lensawarga.com – Sekolah adalah tempat untuk belajar, menimbah ilmu untuk anak-anak (siswa) sedang guru sebagai pengajar memberikan pengajaran sesuai kurikulum, tak hanya itu guru juga memberikan contoh yang baik, mengajarkan berbagai hal, adab dan juga tingkah laku, mata pelajaran umum sudah menjadi tugas para pendidik untuk siswa dan siswi di sekolah.

Lokasi Warung Milik Ibu Inul

Pendidikan sudah menjadi bagian kebutuhan untuk orang tua untuk menempah anak-anaknya agar lebih cerdas, pintar dan berprestasi, juga memberikan harapan untuk dimasa depannya.

Baca Juga : Pendaftaran PPDB 2019 di Simalungun Diduga Sarat Kepentingan

Karena sudah menjadi kebutuhan, pendidikan untuk anak, maka pendidikan membutuhkan biaya yang tak sedikit, segala perlengkapan sekolah orang tua wajib menyiapkan, dari pakaian seragam, buku, sepatu, tas dan yang lainnya.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Dinas Pendidikan di daerah menyiapkan tempat dan lokasi sekolah, serta guru-guru pengajar yang di bayar oleh negara, tentu guru-guru yang berpredikat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan yang masih guru honor biasanya sekolah membayar melalui dana BOS.

Loading...

Untuk menempah anak-anak Indonesia makin cerdas dan pintar, pemerintah melalui Kemdikbud memberikan segala yang dibutuhkan sekolah, misalkan saja dana bantuan operasional sekolah (BOS) memberikan tunjangan yang cukup untuk guru-guru, sebagai tenaga pengajar.

Dengan banyaknya program untuk kesejahteraan guru sebagai pengajar di sekolah tak serta merta membuat para guru merasa cukup, nyatanya masih saja ada pungutan kepada para siswa.

Pungutan itu ada, dan terjadi di sekolah negeri maupun sekolah swasta, kali ini Lensawarga.com menyoroti pungutan terkait proses pengambilan ijazah di sekolah-sekolah negeri, di wilayah Kecamatan Tanah Jawa dan Hatonduhan.

Seorang wanita yang akrab disapa Ibu Inul salah satu yang mengeluhkan pungutan tersebut. Wanita yang berpropesi sebagai Pedagang kecil yang hanya jualan gorengan dan teh manis di Nagori Jawa Tongah II, Kecamatan Hatonduhan.

“Saya ini pedagang kecil bang, penghasilan saya kadang cukup, kadang juga pas-pasan, suami saya kerja buruh, kadang ada kadang kosong, sementara anak saya baru tamat SD dan yang satu lagi tamat SMP untuk menebus ijazahnya kami harus mencari dana yang menurut kami itu besar, bahkan kami harus berhutang,” kata Ibu Inul kepada Lensawarga.com, Selasa (25/6/2019).

“Belum lagi saat anak akan melanjutkan sekolah, yang SD masuk SMP, yang SMP masuk SMA, semuanya butuh biaya, yang SD untuk nebus Ijazah dan acara perpisahannya saja sudah 400 ribu, belum lagi yang SMP, dana dari mana, terpaksalah saya berhutang,” sambungnya.

Seorang Tokoh Masyarakat bermarga Sihombing warga Dusun Sosor Tongah, Nagori Jawa Tongah 2, Kecamatan Hatonduhan juga turut menyesalkan hal ini.

“pegawai negeri gajinya besar, tunjangannya juga besar, kok masih ada pungutan kayak gitu,” tuturnya.

Menurutnya, pungutan seperti ini setiap tahun terjadi dan sudah menjadi budaya di sekolah-sekolah negeri setiap kenaikan kelas.

“Alasannya uang terimakasih, julukannya pahlawan tanpa tanda jasa, tapi pungutan dari siswa terus terjadi, yang terbebani orang tua murid, kalo sekolah swasta mungkin wajar, ini sekolah negeri yang dibiayai oleh negara,” kata Sihombing.

Pungutan untuk penebusan ijazah memang sudah dianggap menjadi hal biasa, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, pasalnya pihak sekolah sebelum memutuskan dana penebusan, terlebih dahulu mengundang wali murid untuk memusyawarahkan dan mengambil mufakat untuk hal tersebut.

Selanjutnya, Lensawarga.com coba menghubungi ke Kepala Dinas Pendidikan Simalungun, untuk mengkonfirmasi masalah tersebut, namun nomor yang bersangkutan tak bisa di hubungi.

Baca Juga : Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) Simalungun Jalin Kerjasama dengan Partai Golkar

Masalah pungutan penebusan ijazah sudah menjadi polemik di tengah masyarakat setiap tahunnya, bagi masyarakat yang mampu mungkin tak jadi masalah, akan tetapi bagi masyarakat awam yang menengah ke bawah, hal ini selalu jadi bahan omelan dan keluhan warga yang hidupnya berpenghasilan pas-pasan.

Tonton Juga, Video Oknum Polisi Marah-Marah ke Pedagang :

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :