LKPD Pemkab Humbahas Kembali Raih WTP

Humbahas, Lensawarga.com – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2018 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) di Kantor BPK RI perwakilan Sumut, Medan pada hari Selasa (7/5/2019) lalu.

Bupati Dosmar Banjarnahor Saat Menerima Hasil LKPD

LKPD ini diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Vincentia Moli Ambar Wahyuni, kepada Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor dan jajaran Pimpinan DPRD Kabupaten Humbahas yaitu Ketua DPRD Manaek Hutasoit, Wakil Ketua DPRD Jimmi Togu Purba dan Marsono Simamora yang disaksikan oleh Anggota V BPK-RI Isma Yatum.

Baca Juga: Berhasil, Panen Perdana Bawang Putih di Humbahas Hasilkan 12-13 Ton Per Hektar

Loading...

Salah satu objek tugas dan kewenangan BPK RI dalam hal ini meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN di Wilayah I (Sumatera dan Jawa).

Pemkab Humbahas Bersama Gubsu dan Perwakilan BPK RI wilayah Sumut.

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengapresiasi raihan opini WTP tersebut, Edy mengatakan prestasi ini merupakan yang ke tujuh kalinya di usia Kabupaten Humbahas yang masih 16 tahun mekar dari Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), namun meski demikian, Edy menyebut bahwa raihan Opini WTP ini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap Pemerintah Kabupaten di Indonesia.

“Ini (Opini WTP) merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi Kabupaten Humbahas, usia yang baru menginjak 16 tahun setelah mekar dari Kabupaten Taput namun sudah sering mendapatkan Opini WTP dalam LKPD-nya, kita semua berharap agar setiap Pemkab di Indonesia mendapat opini WTP karena merupakan sebuah kewajiban,” ujar Edy Rahmayadi.

Selain itu Ada tujuh Kabupaten/Kota lainnya yang mendapat opini WTP, yakni Deliserdang, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Gunungsitoli dan Kabupaten Dairi.

Raihan Opini ini merupakan hasil usaha dan komitmen bersama antara seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Humbahas  dengan DPRD serta dukungan seluruh elemen masyarakat.

Baca Juga: Tidak ada Dalam Jadwal, Bupati Dosmar Ajak Presiden Jokowi ke Doloksanggul

Seperti diketahui, pemeriksaan atas LKPD bertujuan memberikan opini atas LKPD, sedangkan opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa dalam hal ini BPK, mengenai kewajaran atas laporan keuangan.

Pemkab Humbahas bertekad dapat melanjutkan ataupun mempertahankan prestasi ini diwaktu yang akan datang dengan tertib administrasi program dan pertanggungjawaban keuangan daerah sehingga tujuan pelaporan keuangan sebagai informasi yang terstruktur menyediakan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan entitas pelaporan bermanfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan, kebijakan serta untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumberdaya yang dipercayakan.

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :