Lahan Hutan di Nagori Bosar Nauli Diduga Dikelola Tanpa Izin

864

Simalungun, Lensawarga.com – Salah satu pengusaha telah membuka lahan hutan untuk areal perkebunan di Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun. Namun belum jelas berapa hektar yang akan buka, akan tetapi terlihat dari luas lahan yang sudah dibuka dengan menggunakan alat berat lebih dari puluhan Hektar dan lahan tersebut terindikasi lahan hutan.

Lokasi Hutan yang Dikelola Pengusaha di Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan

Hal itu bisa dibuktikan, dari hasil informasi yang himpun awak media melalui penjelasan Polisi Kehutanan (Polhut) M. Sipayung saat dirinya meninjau lokasi pembukaan lahan di areal hutan yang terletak di Nagori Bosar Nauli. Kecamatan Hatonduhan.

Baca Juga: PTPN IV Unit Balimbingan Lakukan Perbaikan Berkala di Jembatan Tua Tangga Batu

Polhut M. Sipayung menuturkan, areal yang sudah dikerjakan pihak pengusaha di Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan merupakan Kawasan Hutan.

“Dari beberapa titik koordinat yang sudah kita ambil di lokasi bisa kita pastikan itu adalah Kawasan Hutan. Hal itu sudah kita cocokan dengan peta areal hutan lindung di wilayah Kabupaten Simalungun,” ujar M. Sipayang, Senin (5/10/2020).

Loading...

M. Sipayung menambahkan, untuk penindakan pengerusakan kawasan Hutan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres Simalungun agar segera ditertibkan.

“Kalau pun pengusaha tersebut mengatakan itu adalah lahan garapan dan sudah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT), kita minta agar pengusaha tersebut menunjukan bukti surat yang ia miliki juga izin dari kehutana. Kita juga ingin tau siapa yang sudah mengeluarkan SKT nya,” kata M. Sipayung.

Lebih jauh Dia menuturkan, jika lahan tersebut sudah memiliki Sertifikat Tanah, maka pihaknya akan meminta ke BPN untuk mengevaluasi lahan tersebut, sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku tentang kepemilikan lahan hutan tersebut dan juga meminta kepolisian segera turun ke lokasi guna memastikan kepemilikan lahan tersebut.

“Bila terbukti ada pelanggaran, harus segera di tindak pelaku pelanggaran yang dengan sengaja dia lakukan, sesuai Undang-undang yang berlaku,” ujar Polhut M. Sipayung.

Dari penjelasan yang disampaikan Polhut terkait lahan hutan yang sudah digarap pengusaha tersebut, tentunya akan ada konsekuensinya.

Baca Juga: Pabrik Kelapa Sawit PT SBSJJ Diduga Tak Memenuhi Syarat, Perizinan Perlu Dikaji Ulang

Sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya.

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :