Komisi A DPRD Sumatera Utara Tidak Serius Tangani Pengaduan Warga

113

Medan, Lensawarga.com – Salah satu contoh buruk tentang kinerja wakil rakyat. Pengaduan warga korban Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai di Pasar 7 Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Nyaris setahun diatas Meja Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara (DPRDSU) tidak ditangani dengan serius, terkecuali  janji-janji ‘akan digelar RDP’. Beberapa pengaduan warga tentang Agraria ke Komisi A DPRDSU mengambang, antara lain, Duren Tonggal, Ramunia, Payabagas, Rambutan Tebing Tinggi.

Bukti Kwitansi Ganti Rugi Tanaman dan Bangunan

Janji-janji bagai cerita Madu Lebah (manis) tidak pernah kering bagaikan Air Danau Toba dan realita janji itu tidak lebih dari Retorika Politik sejenis Virus pembunuh Asa.

Baca Juga : Tidak Profesional, Kakan BPN Sumut Kambing Hitamkan Gugatan Warga

Selain itu banyak pengaduan warga tentang agraria ke Komisi A DPRD Sumatera Utara (DRDSU) berakhir menjadi duka. Anehnya, saat menerima pengaduan, anggota dewan yang disebut wakil rakyat itu mempertontonkan optimisme seperti meyakinkan warga pengadu. Eh, ternyata endingnya 0 (nol) besar alias Floatinge Mass (mengambang) tak berpijakan dan tergantung tak bertali.

Kasus  ganti rugi pembebasan lahan Jalan Tol Medan-Binjai  sebesar Rp 132.3 miliar atas tanah sepanjang  700 meter  kali 70 meter = 49.000 meter kali Rp 2.7 juta per meter yang terkena Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai diduga masuk ke kantong oknum Direktur Utama (Dirut) PTPN II dan oknum Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sumatera Utara Bambang Priono.

Loading...

Indikasi dugaan ini dikuatkan dengan adanya “Surat Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan” yang dijadikan sebagai alat bukti seperti Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Uang Ganti  Rugi Tanaman dan Bangunan.

Alat bukti tanda terima pembayaran ganti rugi yang diterima warga pemilik tanaman dan bangunan yang ada diatas tanah perencanaan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai tersebut, tertera tulisan “Lahan PT Medan Property”.  Artinya, bahwa lahan yang  selama ini dikelola, ditanami warga disebut lahan perusahaan pengembang  PT Medan Property.

Padahal, Lahan Eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II  Perkebunan Helvetia yang pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai di Pasar 7 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli sejak tahun 2002 lepas dari HGU dan sejak itu pula lahan itu dikuasai, diusahai dan ditanami Masyarakat hingga akhirnya  lahan itu dirampas dari tangan warga  pada awal tahun 2017 untuk kepentingan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, masyarakat sudah 15 tahun mengusahai, bercocok tanam diatas tanah tersebut.

Semenjak lahan itu dinyatakan keluar dari HGU PTPN II, perusahaan Property itu tidak pernah mengusahai, menanaminya. Tetapi setelah tanah itu dinyatakan akan dibangun Jalan Tol Medan-Binjai  dan diganti rugi. Tiba-tiba nama PT Medan Property muncul dan disebut sebagai pemilik lahan sekaligus menerima ganti rugi sebesar Rp 132.3 miliar. Sementara masyarakat yang selama ini mendiami, menanami  lahan yang seharusnya menerima ganti rugi lahan tersebut ternyata tidak menerima haknya terkecuali ganti rugi tanaman dan bangunan saja.

Disebabkan kepentingan, menjadikan kebijakan tidak profesional dan tidak adil, warga yang selama ini mendiami, menanami lahan disingkirkan oleh pemangku kebijakan dan mereka ‘Berpesta Ria’ diatas derita dan tangis warga, padahal warga sudah memiliki Surat Garap setara dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Pemerintahan Desa atau tidak seperti PT Medan Property yang sama sekali tidak memiliki Surat Dasar tetapi menerima ganti rugi Rp 132.3 miliar.

Sesungguhnya Pembayaran ganti rugi tanah kepada pihak yang tidak berhak menerimanya (Manajemen PT Medan Property) sama dengan Ordinering Crime (Kejahatan Luar Biasa), perbuatan jahat yang tidak dapat ditolerir dan oleh sebab itu telah mengundang  perhatian serius dari Ketua Kelompok Tani SINAR JAYA PEMBAHARUAN Pasar 6-7 Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli yang juga Aktivis Agraria Provinsi Sumatera Utara, Benjamin Simatupang dan salah seorang warga pemerhati Mal Praktek Administrasi R Soeropat T dan atas kasus ini kedua pemerhati ini sudah melakukan investigasi ke beberapa sumber.

Penelusuran investigasi yang dilakukan kedua pemerhati membuahkan hasil positif, bahwa pembayaran ganti rugi kepada pihak Managemen PT Medan Property diduga sarat kepentingan dengan modus Mal Praktek Adiminstrasi atau Penyalah Gunaan Surat Administrasi seperti Surat Sakti (Katablace).

Dengan menggunakan surat siluman tersebut  pengusaha property itu berhasil meraup uang ganti rugi sebanyak Rp 132.3 miliar dan diduga Uang Ganti Rugi tersebut dibagi-bagi oleh para oknum terkait sebut saja Dirut PTPN II, Kakan BPN Sumut dan kemungkinan mantan oknum orang nomor satu di Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan oknum Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan diduga terlibat mencicipi Uang Haram tersebut.

Contoh konkrit, Pihak Manajemen PT Medan Property menerima uang ganti rugi pembebasan lahan Tol Medan-Binjai sebesar Rp 132.3 miliar hanya berdasarkan Surat Lelang Sakti dari Direktur Utama (Dirut) PTPN II dan Surat Validasi Sakti dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sumatera Utara sebagaimana  dijelaskan oleh Faizal salah satu Pegawai Kantor BPN Sumut sekaligus anggota Tim Survei SATGAS A ketika ditemui di Kantornya pada April 2016.

“Alas hak kepemilikan PT Medan Property berdasarkan Surat Lelang dari PTPN II dan kemudian Surat tersebut di Konversi  menjadi  Surat validasi oleh Kakan BPN Sumut untuk dan atas nama PT Medan Property,” sebut Faizal.

Ketika disinggung tentang dasar hukum Dirut PTPN II menerbitkan Surat Lelang, Faisal diam, tidak memberikan jawaban. Namun saat dipertanyakan tentang sudah atau belum  dibayar ganti rugi kepada pihak Manajemen PT Medan Property.

“Soal ganti rugi tidak domain kami dan sebaiknya dipertanyakan kepada Pak David Sihombing, maksudnya Pegawai  Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga cq Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku juru bayar ganti rugi pembebasan lahan Jalan Tol Medan-Binjai,” ucap Faisal.

Searah dengan petunjuk Faizal Pegawai BPN Sumut itu, pada hari itu tim investigasi bergegas meninggalkan Kantor BPN Sumut, berangkat  menuju salah satu Kantor di Jalan Suka Tani Nomor 1 dibilangan Kampung Baru Medan. Didalam kantor PPK tim investigasi bertemu dengan David Sihombing, tim meminta keterangannya tentang Ganti Rugi kepada pihak Manajemen PT Medan Property, pegawai staf PPK itu mengatakan, bahwa sudah membayar ganti rugi kepada pihak PT Medan Property bulan lalu (Maret 2016 Red).

Selanjutnya dijelaskan, kami membayar ganti rugi ke pihak Manajemen PT Medan Property berdasarkan Surat Validasi dari BPN Sumut katanya. Sembari mengaku, soal benar atau tidak Surat yang digunakan PT Medan Property itu tidak urusan kami, karena yang mempertanggungjawabkan kebenaran surat validasi itu adalah yang  membuat dan menandatangani surat.

“Kami hanya berpedoman kepada peraturan/ketentuan dan melaksanakan pembayaran ganti rugi sesuai prosedur, kalau sudah sesuai,  ya kami bayar, karena kami tidak punya alasan menahan uang ganti rugi itu,” kata David waktu itu.

Merajut kepada pengakuan Faizal dan David Sihombing, tim investigasi menyambangi Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Nomor 1 Medan. Ramses Simbolon Anggota Komisi A DPRD Sumut, kepada tim dengan tegas mengatakan, yang berwenang melaksanakan lelang, mengalihkan alas hak lahan HGU PTPN II maupun eks HGU adalah Kemeneg BUMN dan sampai hari ini lahan eks HGU PTPN II belum ada yang dilelang/dialihkan alas haknya ke pihak lain, baik kepada swasta maupun kepada pihak pengembang.

“Saya salah satu anggota Tim Panitia Khusus (Pansus) lahan PTPN II, jadi saya tau persis tentang lahan PTPN II dan sampai saat ini tidak ada lahan Perusahaan Plat Merah itu dilelang,” katanya dengan tegas seraya mengakhiri keterangannya.

Menguatkan dugaan bahwa didalam kasus ini sarat konspirasi interes dan telah terjadi Mal Praktek Administrasi adalah sebagai berikut. Menurut ketentuan hukum agraria, bahwa Surat Lelang baik yang diterbitkan oleh siapapun tidak mutlak menjadi Surat Hak Milik (SHM) atau Surat Sertifikat Tanah dan seandainya saja Surat Lelang Dirut PTPN II itu dinyatakan sah, tentu belum mutlak dapat dipergunakan menjadi administrasi tunggal untuk memperoleh ganti rugi Rp 132.3 miliar dari pemerintah.

Sebab, syarat untuk menyatakan Surat Lelang  itu sah dan dapat dipergunakan sesuai peruntukannya harus terlebih dahulu dikonversi menjadi SHM atau Sertifikat Tanah dan syarat untuk itu harus memiliki sarat dasar yaitu, Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Pemerintahan Desa sebagai instansi yang berkompeten untuk menerbitkan SKT.

Kepala Desa Manunggal Mukhlisin sewaktu dimintai penjelasannya tentang Surat Keterangan Tanah atas nama PT Medan Property mengatakan, bahwa selama dirinya menjabat sebagai Kepala Desa Manunggal dari tahun 2015 dan sampai hari ini tidak ada meregistrasi atau menerbitkan Surat Keterangan Tanah, khususnya tanah eks HGU untuk dan atas nama PT Medan Property maupun untuk atas nama pribadi pengusahanya, baik untuk atas nama pemegang saham, komisaris maupun untuk dan atas nama Direkturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Misgiat.S Sos Kepala Desa Manunggal periode 2010-2015, “Selama saya menjabat Kepala Desa tidak ada menerbitkan SKT untuk dan atas nama Perusahaan Pengembang maupun kepada pihak manajemen PT Medan Property,” kata Misgiat dengan tegas.

Sesuai hasil penelusuran, diduga kuat bahwa Surat Lelang versi Dirut PTPN II dan Surat Validasi Kakan BPN Sumut untuk dan atas nama PT Medan Property identik dengan Katablace dengan maksud untuk menguntungkan/memperkaya diri sendiri  sehingga akibat perbuatan tersebut berpotensi merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Atas perbuatan itu, para pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pasal 2 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Penyalah Gunaan Wewenang Menguntungkan/memperkaya diri sendiri dan kasus ini adalah perbuatan Extraordinary Crime (Kejahatan Luar Biasa) berkedok Mal Praktek Administrasi.

Kejahatan ini sudah tidak dapat ditolerir dan oleh karena itu sejatinya aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia diharapkan aspiratif, bertindak dan menyikapi Kasus ini  serta merta memproses menurut  hukum Tindak Pidana Korupsi.

Sesungguhnya bahwa atas dasar perbuatan tidak ADIL dan Diskriminatif dari pemangku kepentingan, warga menuntut haknya melalui Lembaga Legislatif Komisi A DPRD Sumatera Utara dan Lembaga Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara dan sudah hampir setahun kasus ini di meja kedua Lembaga ini.

Baca Juga : Bayar Ganti Rugi 100%, Pembangunan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir Terhambat

Namun hasilnya jauh dari harapan warga, apalagi anggota Legislatif yang disebut terhormat itu cenderung tidak serius menangani kasus ini atau mungkin saja dibalik ‘ya,ya,ya akan diproses dari dewan itu bisa saja sudah terjadi main mata berbuah manis untuk mereka, namun pahit bagaikan empedu buat warga pengadu pencari keadilan. (Reguel S Tambunan)

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :