Keuchik Pangou Diduga Pungut Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah dari Warga

132

Aceh Timur, Lensawarga.com – Keuchik Gampong Seubebok Pangou, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur diduga memungut biaya pembuatan sertifikat tanah dari warganya, sementara pembuatan sertifikat tanah tersebut sudah digratiskan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk masyarakat kurang mampu, Kamis (14/2/2019).

Keuchik Pangou Diduga Pungut Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah dari Warga

Menurut keterangan Muhammad bahwa, Keuchik di Desanya itu meminta uang pembuatan sertifikat kepada warga sebesar Rp 500 ribu. Apabila tidak diberikan, maka sertifikat tersebut di tahan oleh Keuchik.

Baca Juga : Gaji Tidak Dibayar Hingga Dipersekusi di Desa Sendiri

“Sebelumya Keuchik tidak memberi tahu bahwa pembuatan sertifikat ini gratis, yang diberitahukan bahwa ada pembuatan sertifikat secara serentak di desa kami dengan biaya Rp 500 ribu/sertifikat,” ujar Muhammad kepada media beberapa waktu yang lalu.

Namun seiring berjalannya waktu, Masyarakat baru mengetahui jika pembuatan sertifikat tanah tersebut tidak dipungut biaya alias digratiskan.

Loading...

“Saya juga ada mengkonfirmasi kepada pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Aceh Timur beberapa hari yang lalu, namun mereka menjelaskan bahwa pembuatan sertifikat tersebut gratis, dan pihaknya tidak menyuruh untuk memungut biaya itu pada siapapun,” sambung Muhammad.

Hal yang sama juga disampaikan Nasruddin (34), bahwa Keuchik meminta uang pembuatan sertifikat sebesar Rp 500 ribu.

“Benar, uang tersebut diminta kepada masyarakat yang membuat sertifikat tanah, apabila tidak diberikan maka sertifikatnya ditahan,” jelas Nasruddin.

Masyarakat berharap kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti perkara tersebut, karena masyarakat tidak ingin masyarakat terus dibodohi oleh para penguasa terutama dalam kasus ini.

Keuchik Gampong Seneubok Pangou, Idris saat dikonfirmasi membenarkan adanya pemungutan uang tersebut, dengan alasan untuk biaya administrasi.

“Itu sudah dibahas di Jakarta, karena biaya tersebut untuk biaya adminstasi saat mengurus sertifikat tersebut ke kantor BPN Kota langsa dan hal itu merupakan hasil kesepakan bersama,” ungkap Idris.

Baca Juga : Polisi Berhasil Amankan Dua Pelaku Kriminal Bersenjata di Aceh Timur

Sementara saat dikonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Timur melaui pesan WhatsApp belum mendapatkan jawaban. Saat dihubungi melalui telepon seluler juga tidak dapat dihubungi.

Dukung Media Ini
loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :