Ketua DPD LSM Perkara Labura Laporkan IMB yang Terbit di Kawasan Hutan

23

Labura, Lensawarga.com – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Anggaran (DPD LSM Perkara) Kabupaten Labuhanbatu Utara melaporkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Dinas Perumahan dan Permukiman ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Rantau Prapat.

Bangunan Sarang Walet yang Diduga Berada di Areal Hutan Register di Tanjung Leidong Labura

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD LSM Perkara Labura Darwin Marpaung kepada wartawan, Jumat (08/12/2018).

Baca Juga : BNN Kabupaten Labura Sosialisasikan Bahaya Narkoba

Darwin menjelaskan, bahwa Laporan Pengaduan tersebut terkait adanya penerbitkan IMB dalam Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

“Laporan tersebut dibuat melalui Surat DPD LSM Perkara sesuai dengan Nomor : 30/LP/DPD LSM- PERKARA/LU/XI/2018 tanggal 26 November 2018,” sebut Darwin.

Masih kata Darwin, ada beberapa unsur yang diduga telah terjadi pelanggaran hukum disana, diantaranya :

Bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP Labura telah mengeluarkan Surat Izin Membuat Bangunan (IMB) atas nama Haritanto yang beralamat di Lingkungan Baru 4, Kelurahan Tanjung Leidong, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labura sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 503 /0020/DPM-PPTSP/IMB/2018 pada tanggal 09 Juli 2018.

Bahwa Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Labura telah mengirimkan Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Labura sesuai dengan Nomor: 648/023/DPKP-LBU/VII/2018 Perihal Permohonan Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Hartanto pada tanggal 05 Juli 2018.

Bahwa Camat Kualuh Leidong telah mengeluarkan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 648/227/KL/2018 pada tanggal 14 Mei 2018 atas nama Hartanto alias Tanahok Asiong pemilik bangunan beralamat di Lingkungan Pasar baru Gang Bawal, Kelurahan Tanjung Leidong.

Bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah III Kisaran telah menerbitkan Surat Nomor: 522/663/UPT.KPH-III/2018 pada tanggal 27 Agustus 2018 Perihal Pemberian Izin Mendirikan Bangunan bahwa KPH Wilayah II berpendapat, sesuai dengan laporan patroli Polisi Kehutanan UPT KPH Wilayah III Kisaran ke Kecamatan Kualuh Leidong, ditemukan adanya pembangunan gedung yang sedang berjalan pada koordinat N 99°58’51’’ dan E 02°45’57’’ masuk dalam kawasan hutan lindung.

Menurut Darwin, bahwa dari hasil interogasi di lapangan yang dilakukan oleh LSM Perkara, bahwa mereka membangun karena telah memiliki IMB dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Labura.

“Berdasarkan hal ini lah, maka patut kami menduga bahwa apa yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Labura telah melanggar UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,” imbuhnya.

Darwin berujar, pihaknya menduga bahwa  kegiatan tersebut tidak sah dan patut untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rantau Prapat.

“Kami berharap pihak Kejaksaan agar melakukan Penyelidikan dan Penyidikan serta mengambil tindakan tegas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Labura selaku pemberi Izin dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Labura selaku Pemohon, Camat Kualuh Leidong selaku pemberi Rekomendasi,” kata Darwin.

Baca Juga : Buruh PT Nagali Semangat Jaya Kembali Demo di Disnaker Kabupaten Labura

Pantauan lensawarga.com di lapangan, bahwa di alamat tersebut didapati bangunan sarang walet tiga lantai. Namun, sayangnya sewaktu wartawan datang ke lokasi untuk melakukan konfirmasi, pemilik bangunan itu tidak berada di tempat.

Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :