Kemenkumham Diminta Tinjau Ulang Remisi Aktor Pembunuhan Jurnalis Prabangsa - Lensa Warga
News

Kemenkumham Diminta Tinjau Ulang Remisi Aktor Pembunuhan Jurnalis Prabangsa

Bali, Lensawarga.com – Menyikapi polemik terkait wacana Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan remisi terhadap I Nyoman Susrama yang merupakan terpidana dan atau otak pelaku pembunuhan jurnalis AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. Senator Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Bali, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M Wedasteraputra Suyasa angkat bicara menyikapi kebijakan tersebut.

Dr Arya Wedakarna (dok. Istimewa)

Sebagai wakil daerah Bali, Pria yang akrab disapa Wedakarna itu sangat menyayangkan atas sikap pemerintah pusat yang kurang responsif terhadap tuntutan keadilan yang diminta oleh sejumlah kalangan aktivis dan pers khususnya di Bali atas tindakan I Nyoman Susrama yang terkesan seperti predator demokrasi dengan melakukan skenario pembunuhan terhadap Prabangsa.

Baca Juga : Proyek Jembatan yang Menghabiskan Dana Ratusan Juta Terbengkalai

Kasus pembunuhan Prabangsa ini tentu akan menjadi parameter bagi predator lainnya untuk membungkam kebebasan pers jika kebijakan perubahan hukuman melalui Keppres Nomor 29 Tahun 2018 tersebut tetap dilaksanakan.

“Jangan sampai muncul lagi kasus Prabangsa lainnya di Indonesia,” ujar Wedakarna kepada Lensawarga.com, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (7/2/2019).

Lebih lanjut Ia mengatakan, walaupun I Nyoman Susrama dianggap telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah diatur dalam Keppres Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi serta Permenkumham RI Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana penyampaian yang diberikan Menteri Hukum dan HAM RI diberbagai media beberapa waktu lalu.

“Akan tetapi saya harap jangan sampai ada interprestasi sepihak dari Kementerian Hukum dan HAM RI dan selanjutnya menggunakan diskresi atau juga mengambil kebijakan hanya berdasarkan kekuasaan tertentu (Verordenende macht) untuk memberikan atau menyetujui permohonan remisi I Nyoman Susrama,” kata Wedakarna.

Ia juga menilai jika kebijakan tersebut belumlah bersifat final dan konkret (enmahlig), dalam artian keputusan yang dikeluarkan masih dengan subtansi yang bersifat umum dan hanya bersifat mengatur. Apalagi persoalan ini tentu akan berpotensi terjadinya Class Action dan atau gugatan peradilan oleh sejumlah komponen masyarakat di Indonesia khususnya di wilayah provinsi Bali serta menyangkut stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Baca Juga : I Kadek Agus Mulyawan: Ahmad Dhani Ditahan, Bukti Kekuatan Rakyat

“Sebagai wakil daerah provinsi Bali, Saya meminta agar Presiden sebagai pemegang kewenangan atribusi dan pelaksana fungsi pemerintahan eksekutif tertinggi kiranya dapat mengkaji ulang dan merevisi substansi materil atas keputusan presiden tersebut sesuai asas keadilan dan kemanfaatan, sehingga nantinya kebijakan yang diterbitkan dirasa sejalan dengan nilai dan tata hukum (Legal Order) di Indonesia serta dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat secara luas khususnya keluarga,” tegasnya.

Bagikan :

Tentang Penulis

Redaksi

www.lensawarga.com

Tinggalkan Komentar