Kegagalan KPK Geledah DPP PDIP, Agus Mulyawan: Semoga MK Batalkan UU KPK yang Baru

2377

Bali, Lensawarga.com – Kegagalan KPK menggeledah kantor DPP PDIP masih terus diperbincangkan, bahkan kekhawatiran akan melemahnya KPK seakan menjadi babak baru dengan adanya kasus dugaan suap yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan petinggi PDIP, Hasto Kristiyanto.

I Kadek Agus Mulyawan

Menurut KPK, penggeledahan kantor DPP PDIP menunggu persetujuan Dewan Pengawas. Hal tersebut mendapat berbagai tanggapan di dunia hukum, dalam wawancara dengan Advokat putra Bali yang juga aktivis anti korupsi I Kadek Agus Mulyawan SH.MH.

Baca Juga : Tindakan Intoleransi, Agus Mulyawan: Hukum Harus Benar-benar Ditegakkan

“Kekhawatiran saya sejak sebelum diberlakukan UU KPK baru, makanya saya ikut demo bersama aktivis anti korupsi lainnya sampai ke Jakarta ya tujuannya untuk mempertahankan UU KPK lama karena bagi saya isi UU KPK yg baru cukup jelas melemahkan lembaga anti-rasuah tersebut karena hanya berdasarkan perintah Undang Undang KPK bisa menangkap Koruptor tanpa pandang bulu dan sekarang anda lihat sendiri kan bagaimana hasilnya,” sebut Agus.

Menurut Agus, KPK dikhawatirkan bakal kesulitan kedepan mengejar aktor intelektual dalam kasus dugaan suap tersebut, lantaran kendala administrasi dan birokrasi di Dewan Pengawas. Berkenaan dengan Presiden tidak mengeluarkan Perpu, Agus menjelaskan Judicial Review di MK bisa dibilang langkah terakhir untuk menyelematkan KPK.

Loading...

“Saya sependapat dengan teman-teman yang mengajukan permohonan Judicial Review, setidaknya ada beberapa alasan uji formil yang dimohonkan UU KPK ini bermasalah, seperti UU KPK tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas DPR di tahun 2019. Rapat paripurna dengan agenda pengesahan UU KPK tidak dihadiri seluruh anggota DPR, tidak memenuhi kuorum,” ujarnya.

Agus menambahkan, KPK secara institusi yang akan menjalankan UU tersebut tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam pembahasan revisi UU KPK, baik di tingkat pemerintah maupun DPR, nah ini perlu dipertanyakan kalau pemerintah dan DPR tetap bersikukuh bahwa proses legislasi ini akan menguatkan KPK.

“Bagi saya, saat ini proses Judicial Review ini bisa dibilang langkah terakhir untuk menyelematkan KPK,” tegas pemilik Kantor Hukum Agus M & Associates ini.

Baca Juga : Wacana Presiden 3 Periode, Agus Mulyawan: Ciri-Ciri Politik Otoriter Mulai Berkembang

Agus juga berpendapat semoga MK mengabulkan permohonan pembatalan UU KPK yang baru karena dikhawatirkan jika dibiarkan ada risiko di setiap kasus korupsi hilangnya alat bukti dalam jeda menunggu persetujuan Dewan Pengawas KPK dimana penegakan hukum yang semestinya berjalan cepat dan efisien, menjadi berbelit akibat birokrasi yang panjang.

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :