I Kadek Agus Mulyawan: Beri Hadiah Bagi Warga yang Melaporkan Politik Uang (Money Politics)

Bali, Lensawarga.com – Tokoh Anti Korupsi I Kadek Agus Mulyawan, SH MH, yang juga caleg DPRD Provinsi Bali, dapil Klungkung, Nomor Urut 1, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus berupaya agar pemilu bulan April yang akan datang bebas dari praktek-praktek korupsi di masyarakat.

I Kadek Agus Mulyawan

Agus ingin mengusulkan agar KPU, Bawaslu, Panwas dan Polisi dapat memberikan hadiah berupa uang atau bentuk lainnya kepada warga yang berani melaporkan praktek money politics terutama jelang pencoblosan nanti.

Baca Juga : I Kadek Agus Mulyawan: Melalui Hari Valentine, Masyarakat Miskin di Bali Harus Segera Dibantu dan Dicarikan Solusi

Loading...

“Bila ada warga yang melaporkan dan membuktikan adanya praktik money politics dan memenuhi unsur pelanggaran di Bawaslu, maka ia layak dapat hadiah. Saya berharap ide ini disambut baik tapi jika nanti hal ini tidak dapat tanggapan saya akan coba koordinasi dengan teman-teman untuk membentuk ‘Barisan Masyarakat Anti Politik Uang’,”tegas penggiat anti korupsi ini.

Politik uang menjadi salah satu kecurangan yang kerap terjadi selama Pemilu, tentunya kita semua sudah capek apabila pemilu ini dikacaukan dengan politik uang.

“Ini bagus, daripada ambil uang dari caleg nakal mending ambil hadiah karena sudah tugas kita menjaga agar negara kita bersih dari praktek korupsi,” ujar Agus.

“Jika mereka oknum caleg yang terpilih itu karena politik uang, bukan karena kualitas dan integritasnya ditenggarai nanti saat mereka duduk di legislatif selanjutnya akan melakukan korupsi, berangkat dari itu tentunya kita akan sangat prihatin, jika banyak anggota legislatif ditangkap KPK, maka lebih baik diantisipasi dari sekarang,” cetus caleg PSI ini.

Agus juga mendorong masyarakat untuk melaporkan tindak kecurangan setelah ada kemungkinan-kemungkinan indikasi money politics. Pelanggaran pemilu politik uang ini masuk dalam kategori pelanggaran berat. Bahkan dalam pelanggaran ini, calon bisa digagalkan kalau terbukti ada politik uang yang dilakukan.

Dan perlu diketahui secara hukum pelapor adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah dan laporan paling lambat sudah disampaikan tujuh hari terhitung sejak terjadi atau diketahuinya pelanggaran.

“Saat melapor, pelapor harus memenuhi syarat formal dan materiil, yang termasuk syarat formil misalnya adalah harus jelas siapa yang melapor, siapa yang dilaporkan, siapa saksi-saksi, kapan kejadiannya, apa bukti awalnya dan lain sebagainya, tentu saja siapapun bisa melapor ke Bawaslu terkait pelanggaran pemilu ini,” ungkap Pengacara pemilik Kantor Hukum Agus M and Associates ini.

Lanjut kata Agus, mungkin selama ini banyak warga ingin melaporkan adanya tindak pelanggaran politik uang akan tetapi karena ketidaktahuannya atau karena ketakutan mereka sehingga kita perlu membuat terobosan-terobosan agar masyarakat menjadi termotivasi untuk bertindak sekaligus terayomi bahwa tindakannya adalah benar dan wajib demi berjalannya pemilu yang bersih dan jujur.

Baca Juga : Debat Capres Ke-2, I Kadek Agus Mulyawan: Jokowi Unggul, Seperti Debat Antara Guru dan Murid

“Untuk itulah kita perlu beri apresiasi pada masyarakat dengan memberikan hadiah pada pelapor jika mereka menemukan indikasi politik uang, demi terciptanya pemilu yang bersih jujur dan adil,” tandasnya.

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :