Hari Buruh di Indonesia, Tenaga Kerja Kontrak Perlu Direview atau Dihapus?

Bali, Lensawarga.com – Tanggal 1 Mei menjadi peringatan Hari Buruh atau yang lebih dikenal dengan sebutan May Day. Hari buruh merupakan hari yang bersejarah bagi perjalanan para buruh dan pekerja di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, hari buruh ini juga selalu diperingati oleh seluruh masyarakat di seluruh pelosok belahan bumi.

I Kadek Agus Mulyawan

Salah satu praktisi hukum, I Kadek Agus Mulyawan SH, MH yang juga pernah menjabat sebagai Direktur of Human Resources yang membawahi sekitar 1500 pegawai, di salah satu hotel bintang 5 di Indonesia mengungkapkan, bahwa Hari Buruh adalah hari introspeksi kepada semua pengusaha di Indonesia.

Baca Juga : Hindarkan Pemuda Dari Aktivitas Negatif, Agus Mulyawan: Buatkan Grup Band di Setiap Banjar

Loading...

“Kenapa demikian? Tentu saja hal tersebut akan menjadi pertanyaan, apakah semua pengusaha sudah memenuhi hak-hak karyawan sesuai peraturan ketenagakerjaan,” ujar Agus kepada Lensawarga.com, Rabu (1/5/2019).

Agus juga menambahkan, peringatan hari buruh merupakan bentuk kebebasan berekspresi bagi para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya dengan cara turun ke jalan.

“Jadi wajar mereka melakukan parade keliling karena mereka mau pengusaha mengerti keberadaan mereka, buruh sebagai pathner kerja bukan sebagai buruh semata karena masih banyak pengusaha belum mengerti tentang itu,” tegas Agus.

Menurut Agus, bila diteliti isi Undang-Undang Ketenagakerjaan tentunya banyak hal yang harus dicermati seperti Bab IX pasal 58 dan 59, perihal sistem kerja kontrak.

“Mungkin istilah tenaga kerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) itu perlu direview atau dihapuskan saja, artinya UU Ketenagakerjaan perlu diperbaharui, karena diduga ada kasus di lapangan yang diperkarakan buruh itu berjalan penuh manipulasi,” kata Agus.

“Terkadang pekerjaan produksi utama dan atau bukan pekerjaan musiman dikerjakan oleh buruh kontrak. Mungkin tujuannya untuk menghindari pembayaran pesangon saat mengakhiri hubungan kerja mereka, ya tidak fair dong,” ujar Pengacara yang menguasai bidang perburuhan ini.

Agus juga berpesan agar pemerintah khususnya Dinas Ketenagakerjaan agar sering-sering turun ke lapangan untuk mengecek langsung.

Baca Juga : I Kadek Agus Mulyawan: Klaim Kemenangan Sepihak Sama Saja dengan Membangun Hoaks

“Jangan hanya menunggu pengaduan dari buruh karena pada prakteknya hampir di semua perusahaan banyak oknum perusahaan yang telah menggunakan buruh kontrak dan outsourcing tanpa ada batas-batas ketentuan sebagaimana di atur dalam undang-undang ketenagakerjaan,” tandasnya.

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :