GMKI Desak Walikota Mencabut Perwa Pematangsiantar No 4 Tahun 2021

565

Siantar, Lensawarga.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mengecam Walikota Pematangsiantar Hefriansyah atas terbitnya Peraturan Walikota (Perwa) yang berkaitan dengan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2021-2023 hinggga 1000 Persen. Keterangan tersebut diperoleh dari Ketua GMKI Cabang Siantar-Simalungun Juwita Theresia Panjaitan lewat sambungan teleponnya, Jumat (23/04/2021).

Ketua GMKI Siantar-Simalungun Juwita Theresia Panjaitan

Berdasarkan Perwa Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2021, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Siantar-Simalungun Mendesak agar Perwa dicabut dikarenakan membuat Warga Kota Pematangsiantar mengeluh dan keberatan atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang melambung tinggi mencapai 1000 persen.

Baca Juga: Beredarnya Pesan Mengatasnamakan Wakil Bupati Asahan, Kominfo Asahan Terbitkan Press Relese

Menurut Juwita, di masa pandemi Covid-19 yang mana banyak masyarakat tidak dapat bekerja dan yang bekerja pun tidak mendapatkan gaji sesuai. Dengan kondisi seperti ini membuat perekonomian semakin terpuruk dan hampir semua masyarakat terkena dampak Covid-19 sehingga sangat tidak logis dengan adanya kenaikan NJOP,  Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2021-2023 hingga 1000 persen.

“Hal tersebut malah menimbulkan permasalahan baru ditengah-tengah masyarakat dengan menambah beban dan pergumulan yang cukup kompleks untuk masyarakat kota Pematangsiantar,” ungkap Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun Juwita Theresia Panjaitan.

Loading...

Juwita juga sangat menyesalkan kebijakan Pemkot Pematangsiantar yang telah gegabah menaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan beberapa hari yang lalu tanpa memikirkan situasi dan kondisi masyarakat yang saat ini perekonomiannya buruk dan merosot.

“Semoga Walikota segera mungkin mencabut Peraturan Walikota (Perwa) Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2021 dan menunjukan dasar hukum yang digunakan atas kenaikan NJOP tersebut,” tutup Juwita Panjaitan.

Baca Juga: Adanya Dugaan Korupsi di PDAM Tirtalihou Simalungun, Kejaksaan RI Sambut Baik Laporan GEMAPSI

Hingga berita ini diterbitkan walikota Pematangsiantar Hefriansyah belum berhasil dikonfirmasi.

Dukung Media Ini
loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :