Dana Proyek Jalan Tol Medan-Binjai Diduga Bobol Rp 200 Miliar Lebih

83

Medan, Lensawarga.com – Kementerian PUPR cq Dirjen Bina Marga cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fainir Sitompul dan Kementerian Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) wilayah Sumatera Utara Bambang Priono tidak mengindahkan Putusan Perkara Nomor 232/Pdt-G/2017/PN Medan, tentang penyerahan sejumlah uang ganti kerugian/konsinyasi sebesar Rp 321 miliar untuk dititipkan ke Pengadilan Negeri Medan.

Ahli Waris Sultan Deli Saat Menggelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor DPRD Sumut

Sesuai PERPRES Nomor 36 Tahun 2005 pasal 10 ayat (3) menegaskan: “Apabila ada sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (2) maka panitia pembebasan lahan menitipkan uang ganti rugi kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan”.

Baca Juga : Tidak Profesional, Kakan BPN Sumut Kambing Hitamkan Gugatan Warga

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fainir Sirompul sebagai tergugat II dan Kakan BPN/ATR Wilayah Sumatera Utara Bambang Priono tergugat III tidak mematuhi penyerahan uang ganti kerugian/Konsinyasi sebesar Rp 321 miliar sesuai Putusan Perkara Nomor.232/Pdt-G/2017/PN Medan. Tidak diserahkannya uang ganti kerugian itu diduga disebabkan telah terjadi kesalahan pembayaran Uang Ganti Kerugian dengan porsi 100 persen kepada pemilik Surat Hak Milik (SHM) bodong.

Terlebih-lebih pembayaran ganti kerugian itu dilaksanakan disaat status tanah masih dalam proses perkara di PN Medan Nomor.232/Pdt-G/2017/PN Medan. Pembayaran ganti rugi itu  telah menyebabkan dana yang sudah dianggarkan bobol sekitar Rp 100 miliar lebih.

Loading...

Pembayaran ganti rugi dengan porsi 100 persen seperti kepada pemilik 12 SHM Bodong atas nama Sudarman (Si Mata Sipit) dan Kristina Lumban Tobing cs tanpa seizin Ahli waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli ke 10) selaku penggugat dan sekaligus pemenang perkara menyebabkan ahli waris mengecam keras konspirasi jahat yang ada dibalik pembayaran ganti kerugian porsi 100 persen tersebut.

Melalui aksi ke Kantor Gubernur Sumatera Utara dan ke Gedung DPRD Sumut pada hari Rabu (07/11/2018) lalu. Kuasa Hukum Ahli Waris Sultan Deli, Afrizon S.H., M.H mengatakan, bahwa ahli waris Sultan Deli adalah pemenang perkara Nomor. 232/Pdt-G/2017/PN Medan.

“Kami menuntut Kakan BPN Sumut Bambang Priono dan PPK Fainir Sitompul supaya mematuhi putusan pengadilan serta merta menitipkan uang ganti kerugian/konsinyasi sebesar Rp 321 miliar ke Pengadilan Negeri Medan secepatnya, karena uang itu adalah hak kami bersama warga,” ujarnya.

Baca Juga : Tak Sesuai Prosedur, Afrizon: Kami Akan Adukan BPN Sumut ke KPK

Ahli waris menuding bahwa tindakan kedua instansi /kedua oknum tersebut bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku terutama Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2012, tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum, khususnya pada ketentuan Umum Pasal 1 angka (2),(4) dan (5) yang menyebutkan;

“Pengadaan tanah adalah kegiatan penyediaan tanah dengan cara membayar ganti kerugian yang layak dan ADIL kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai dan atau memiliki obyek pengadaan tanah”. Hak atas tanah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan hak lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

PERPRES Nomor 30 tahun 2015 tentang perubahan atas PERPRES Nomor 71 tahun 2012, tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum, sebagaimana pasal 17 adalah perseorangan, badan hukum, badan sosial, dan badan keagamaan atau instansi pemerintah yang memiliki atau yang mengusahai obyek pengadaan tanah seperti: Pemegang Hak Atas Tanah, Pemegang Hak Pengelolaan, Nazir untuk tanah wakaf, Pemilik Tanah bekas milik adat, Masyarakat Hukum Adat, Pihak yang menguasai tanah dengan itikad baik, Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan atau; Pemilik Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Aksi ahli waris Sultan Deli itu diterima anggota DPRD Sumut Burhanudin Siregar, Syamsul Qodri Marpaung (F PKS), Siti Aminah Perangin-angin (F PDIP), Muhkr5i Fauji Hafis (F PD), Irwan Amin (F PAN), kepada Kuasa Hukum ahli waris Afrizon SH.MH dan ahli waris anggota Dewan berjanji meng-agendakan RDP secepatnya dengan memanggil pihak-pihak terkait, sebut Burhanudin Siregar.

Sebelumnya, salah seorang orator dalam orasinya mengatakan, terhambatnya pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir, penyebabnya bukan karena ada 11 gugatan seperti yang disebut oleh Kepala Kantor BPN Sumut Bambang Priono, tetapi lebih tepatnya disebabkan adanya konspirasi jahat tentang pembayaran uang ganti kerugian dengan porsi 100 persen kepada pemilik SHM Bodong, padahal seharusnya porsi 30 persen,katanya.

Hasil investigasi media ini menemukan, Pembayaran ganti kerugian kepada 52 pemilik SHM Bodong telah menyebabkan anggaran jalan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir bobol sekitar Rp 104 miliar. Sementara Jalan Tol Medan-Binjai Pasar 7 Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang diduga juga bobol Rp 132.3 miliar.

Baca Juga : Bayar Ganti Rugi 100%, Pembangunan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir Terhambat

Khusus tentang Ganti rugi pembebasan lahan Jalan Tol Medan-Binjai Pasar 7 Desa Manunggal sebesar Rp 132.3 miliar diserahkan kepada pihak yang tidak berhak menerima. PT Medan Property meraub uang ganti rugi sebesar Rp 132.3 miliar (49.000 meter X Rp 2.7 juta/meter) hanya berdasarkan Surat Siluman  dari Dirut PTPN II dan Surat Validasi Sakti dari Kakan BPN Sumut Bambang Priono. (Reguel S Tambunan)

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :