Dana BOS Afirmasi Dinas Pendidikan Simalungun dan Rekanan Diduga Dijadikan Ajang Bisnis

302

Simalungun, Lensawarga.com – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi yang digelontorkan Pemerintah Pusat melalui rekening sekolah baik itu SDN dan SMPN tertinggal yang ada di Kabupaten Simalungun ini berkisar sebesar Rp 20 Miliar lebih, lagi-lagi diduga menjadi ajang bisnis oleh rekanan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dan oknum Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Kantor Dinas Pendidikan Simalungun di Pematang Raya

Beredar informasi, dana BOS Afirmasi tersebut sudah ditransfer ke rekening Kepala Sekolah yang mendapatkannya dan Dinas Pendidikan yang kemudian membagikannya kepada rekanan.

Baca Juga : Mentan Menyambut Baik Tepung Mocaf Hasil Kreasi Poktan Mulia Tani Nagori Sahkuda Bayu

“Pembagian dana BOS Afirmasi tersebut bervariasi, hal itu sesuai dengan jumlah siswa yang ada, dimana untuk satu siswa mendapatkan dana sebesar Rp 2 Juta. Misalnya untuk siswa Kelas VI di daerah tertinggal misalnya SDN xxxxxx Hatonduhan ada lima orang berarti 5 x Rp 2 juta sekolah tersebut mendapatkan dana Rp 10 juta,” sebut salah seorang Narasumber yang meminta namanya dirahasiakan, Selasa (17/3/2020) sekitar Pukul 11.30 WIB saat ditemui di salah satu warung kopi yang ada di Kecamatan Tanah Jawa.

Narasumber ini juga mengaku heran, beberapa minggu yang lalu seluruh Kepala Sekolah yang mendapatkan dana BOS Afirmasi tersebut ditanyai oleh dinas, untuk mempertanyakan siapakah rekanan yang akan menyalurkan komponen Juknis Bos Afirmasi tersebut.

Loading...

“Yang membagi di dinas pak Siagianlah lae, bahkan untuk rekanannya sudah ada ditunjuk sendiri sebanyak enam orang dan yang sialnya ada satu rekanan marga Sagala sudah mengantongi dana sebesar Rp 10 Miliar, berarti sisanya untuk kelima rekanan itulah,” sebutnya.

Ditambahkannya lagi, adapun komponen yang akan dipergunakan dalam dana BOS Afirmasi tersebut yaitu perangkat tablet, perangkat komputer/PC, perangkat laptop, perangkat proyektor, perangkat jaringan nirkabel, dan perangkat penyimpanan eksternal hardisk.

“Hal itu sesuai dengan Permendikbud 31 tahun 2019 tentang Juknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja,” katanya.

Disampaikannya lagi, walaupun peraturan sudah ketat dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun, hal tersebut tidak membuat mati langkah yang diduga para oknum pencuri dana BOS dengan berbagai cara dan modus yang dilakukan untuk mengelabuhi baik pemerintah atau pun masyarakat.

“Banyaknya para rekanan pengadaan yang masuk ke sekolah-sekolah dasar dan menengah yang ada di dinas pendidikan kabupaten Simalungun ini, sehingga hal itupun menjadi ajang bisnis dengan mengakal-akali dana bos untuk mendapat keuntungan sendiri, oleh karena itu marilah kita sama-sama mengawasinya, kalau tidak dilakukan mulai sekarang kapan lagi,” tutupnya.

Baca Juga : TA-PMD Simalungun Diduga Lakukan Sabotase dan Ancam Tak Tandatangani Lapindu PD/PDTI Se-Simalungun

Sementara itu untuk mempertanyakan informasi tersebut, awak media ini pun mencoba untuk menyambangi kantor Lukman Siagian sekira pukul 13.00 WIB di Pematang Raya, namun belum juga berhasil ditemui. Saat dihubungi melalui telpon, nomornya dalam keadaan tidak aktif lagi.

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :