Bayar Ganti Rugi 100%, Pembangunan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir Terhambat

Medan, Lensawarga.com – Sehubungan dengan pengaduan warga kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Agus Andrianto tertanggal 1 Oktober 2018 lalu, seluruh warga pengadu sudah dimintai keterangannya dan kemudian ditindaklanjuti dengan turunnya Tim dari Poldasu ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengambil foto masing-masing warga di atas lahan dan tanaman padi untuk dijadikan barang bukti tentang kebenaran bahwa warga ada mengelolah, menanami sebidang tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I di Lingkungan XVIII, Keluarahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Jumat (26/10/2018).

Lokasi Lahan Yang Akan Dibangun Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir

Hal tersebut dikarenakan masyarakat merasa dijalimi oleh Oknum Kepala Lingkungan XVIII Adi Sugianto, Lurah Tanjung Mulia Hilir Maulana Harahap.S Sos dan Sintua Saut Simare-Mare. Ketiga oknum ini harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan segala konsikuensinya diperkirakan akan menjadi salah satu penghuni buih (Penjara).

Baca Juga : Tak Diberi Uang, Suami Tega Aniaya Istrinya

Loading...

Sebelumnya, telah digelar rapat yang dilaksanakan di Hotel Dharma Deli Medan hari Sabtu 25 November 2017 tahun lalu. Sesuai hasil Keputusan Rapat ditetapkan, 70 persen uang ganti rugi pembebasan lahan untuk warga yang menempati, menanami tanah dan 30 persen uang ganti rugi untuk pemilik Surat Hak Milik (SHM) yang sudah dinyatakan sah (valid) menurut hukum.

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Agraria Tata Ruang Sofyan Jalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno, Mantan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Bambang Sugeng Rukmono, Mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Paulus Waterpauw diwakili Kasubdit II Harta Benda dan Tanah Bangunan AKBP Edison Sitepu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sumatera Utara Bambang Priono, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lahan Fainir W Sitompul, Mantan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera Utara Binsar Situmorang, Muspida Kota Medan juga dihadiri oleh Camat Medan Deli Feri Suheri, Lurah Tanjung Mulia Hilir Maulana Harahap.S Sos dan beberapa yang mengaku perwakilan warga.

Dengan dibayarnya ganti rugi pembebasan lahan sebesar 100 persen kepada pemilik SHM bodong, BPN  Sumut/Medan selaku pembuat data validasi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah (Dirjen Bina Marga) selaku juru bayar uang ganti rugi tidak hanya mengabaikan  Keputusan Rapat tetapi juga pembayaran ganti rugi melebihi  hasil keputusan rapat diduga sarat indikasi konspirasi interest dengan pemilik SHM, terlebih-lebih pembayaran uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar 100 persen  hanya diberikan kepada pemilik SHM bodong.

Berdasarkan putusan Perkara perdata Nomor, 232/Pdt-G/2017/PN Medan, 13 Surat Hak Milik (SHM) dan 81 SHM turunannya (Pecahan) dinyatakan tidak berkekuatan Hukum dan Batal Demi Hukum diantaranya 52 SHM yang sudah menerima uang ganti rugi sekitar Rp 100 miliar lebih. Pembayaran ganti rugi inilah berimplikasi terhadap pembayaran pembebasan lahan untuk dua pertiga pembebasan lahan selanjutnya.

Didalam putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut secara eksplisit ditegaskan sebesar Rp 321 miliar uang ganti rugi supaya diserahkan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Medan. Perintah putusan perkara perdata nomor 232 ini sudah pasti tidak akan dapat dipenuhi oleh Dirjen Bina Marga cq PPK selaku juru bayar ganti rugi, karena 30 persen dari Rp 321 miliar uang  ganti rugi yang tersedia diduga sudah menjadi indikasi objek kepentingan berbau bagi-bagi  antara pemilik Surat Hak Milik  bodong dengan oknum pengambil kebijakan atau sebut saja BPN dan PPK.

Upaya banding yang dilakukan oleh tergugat I Menteri PUPR cq Dirjen Bina Marga cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah dan tergugat  II Menteri Agraria Tata Ruang cq BPN Sumut dan BPN Medan adalah nerkedok banding untuk menutupi pembayaran ganti rugi sekitar Rp 100 miliar lebih kepada pemilik SHM bodong.

Afrizon SH.MH Kuasa Hukum Ahli Waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) pihak pemenang perkara nomor 232/Pdt-G/2017/PN Medan, mengancam mempidanakan pemilik SHM bodong penerima ganti rugi 100 persen dan para  oknum yang terlibat  didalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi  kepada pemilik SHM bodong.

Masih versi putusan perkara perdata nomor 232/Pdt-G/2017/PN Medan, menyatakan bahwa para penggugat (Ahli Waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) adalah pihak yang berhak memperoleh ganti kerugian atas tanah pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yang menjadi obyek sengketa.

Menetapkan tergugat I Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menitipkan atas pembayaran ganti kerugian (Konsinyasi) pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai obyek sengketa sejumlah antara Rp 321 miliar ke Pengadilan Negeri (PN Medan) untuk sementara hingga putusan ini inkracht van gewijsde.

Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala tindakan Pra tergugat (Men ATR) BPN Sumut, BPN Medan, Menteri PUPR cq Dirjen Bina Marga cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah melakukan musyawarah untuk penyelesaian ganti kerugian kepada pihak-pihak yang mengklaim sebagai pemilik hak atas tanah aquo dan atas sebagian pemegang hak atau pihak yang ditunjuk dan atau yang diberikan kuasa untuk mengurus atas tanah yang diklaim selaku pemilik hak dimaksud.

Menyatakan semua hak-hak sehubungan dengan kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian para tergugat kepada pihak-pihak lain diluar para penggugat adalah tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum. Artinya, seluruh Keputusan/kesepakatan, musyawarah/rapat yang berhubungan dengan obyek perkara tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum termasuk Surat-Surat yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Lurah Tanjung Mulia Hilir atas tanah obyek perkara perdata nomor 232/Pdt-G/2017/PN Medan yaitu tanah yang kena Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I  Lingkungan XVIII Kelurahan Tanjung Mulai Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.

Oleh karena itu, untuk penyelesaian pembayaran ganti rugi ahli waris Sultan Deli melalui Kuasa Hukumnya Afrizon SH.MH, selaku pihak yang sudah memenangkan perkara menghimbau warga pemilik bangunan dan warga yang benar-benar selama ini mengelolah, menanami tanah ahli waris Sultan Deli agar bersedia duduk bersama untuk musyawarah dengan ahli waris selaku pemenang perkara dan seandainya warga tidak bersedia maka dengan sangat menyesal, ganti rugi untuk warga akan menjadi penantian yang cukup lama atau bisa saja dari 5 sampai 10 tahun atau sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap dari tingkat PK ataupun Novum dari Keputusan Mahkamah Agung.

Baca Juga : 4 Kota dan 10 Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Ikuti Lomba KIM

Namun, apabila warga menghendaki pembayaran ganti rugi lebih cepat dan tepat warga sebaiknya berpikir positif dan rasional dengan memanfaatkan kesempatan untuk musyawarah dengan ahli waris Sultan Deli selaku pemenang perkara. Apalagi pelaksanaan pembangunan Jalan Tol tidak ada satupun yang bisa menghambatnya dan siapa yang menghalanginya terancam ditidurkan didalam penjara. Untuk itu, warga dan ahli waris harus dapat memanfaatkan waktu yang singkat ini, apabila musyawarah sudah sesuai, senang sama-sama senang ganti rugi pasti dapat dicairkan dengan baik tanpa ada korban atau yang dikorbankan, demikian pernyataan Kuasa Hukum ahli waris Sultan Deli itu kepada media ini. (Reguel S Tambunan)

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :