Banyak Anggota Mundur dari KPK, I Kadek Agus Mulyawan: Sangat Memprihatinkan

459

Bali, Lensawarga.com – Sudah setahun lebih semenjak diberlakukannya Revisi UU KPK, puluhan Pegawai KPK telah mengundurkan diri di lembaga anti rasuah ini atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut ditengarai banyaknya pegawai yang mengundurkan diri adalah imbas dari revisi UU KPK.

Aktivis Anti Korupsi, I Kadek Agus Mulyawan

Penegasan KPK sebagai lembaga eksekutif membawa dampak serius dibanding dengan UU lama yang menyebut KPK sebagai lembaga negara tanpa embel-embel lembaga eksekutif. KPK secara hierarki kelembagaan berada dibawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di eksekutif.

Baca Juga: Podcast The Spectrum Talks Bahas Sejarah Elhaus Brand Lokal Indonesia Yang “Go Internasional”

Salah satu tokoh Bali, I Kadek Agus Mulyawan SH MH adalah salah seorang aktivis anti korupsi yang dikenal sangat tegas menolak revisi UU KPK, menurutnya Revisi UU KPK menjadikan ruang gerak instansi anti rasuah tersebut menjadi sangat sempit.

“Berbicara KPK sepertinya dugaan saya tidak meleset dengan direvisinya UU KPK dimana dibatasinya kewenangan indepedensi KPK bagaimana mereka bisa bekerja maksimal, tidak ada yang mengakui secara blak-blakan bahwa tujuan revisi UU KPK adalah untuk melemahkan,” kata Agus.

Loading...

“Semua mengatakan bahwa tujuannya adalah penguatan, namun faktanya kelembagaan dan cara kerja seperti itu dapatkah kita percaya bahwa UU KPK baru itu tujuannya adalah penguatan? Lihat saja sendiri dari beberapa hasil survey hal yang ditakutkan para aktivis anti korupsi menjadi kenyataan, tentunya hal itu tidak lepas dari kondisi politik dan hukum KPK berubah setelah berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019,” beber Pengacara asal Bali ini.

Tercatat 38 pegawai KPK telah mengundurkan diri beberapa tahun belakangan ini hingga November 2020, bahkan pegawai senior juga turut mengundurkan diri dan menurut Agus hal ini yang sangat memprihatinkan.

“Kalau dari sisi publik pasti tahu lah apa yang terjadi dengan adanya perubahan dari KPK (berlakunya UU No. 19 Tahun 2019) dan hal ini bagi saya sangat memprihatinkan proses pemberantasan Korupsi di Indonesia karena pemberantasan korupsi pada dasarnya harus dilandasi independensi bukan intervensi dengan intervensi akan berakibat mandulnya lembaga ini,” kata Agus.

“Silahkan aja baca Pasal 37B huruf A dan B tentang Dewan Pengawas dan kalau dilihat hierarki kelembagaan KPK dipertegas di bawah kekuasaan eksekutif dan yang ditakutkan, eksekutif melalui Dewan Pengawas bisa mengetahui jika menteri atau koleganya di partai pendukung menjadi target KPK hal ini memungkinkan dugaan eksekutif melakukan intervensi terhadap kerja KPK mungkin ini salah satu alasan lemahnya pemberantasan korupsi,” tandasnya.

Agus juga menjelaskan bahwa saat ini dirinya hanya bisa berdoa agar Tap MPR No. XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan nepotisme.

Baca Juga: GEMAPSI Laporkan Sekda dan Sejumlah ASN di Simalungun ke Mendagri dan KASN

“Akan tetapi semua itu tidak luput juga dari dukungan semua lapisan masyarakat luas agar selalu bersikap kritis kedepannya,” tutup pemilik Kantor Hukum Agus M & Associates ini.

Dukung Media Ini
loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :