Anggota DPRD Provinsi Sumut Sampaikan Komentar Pedas Terkait Putusnya Jalan Lintas Tanah Jawa-Siantar

1288

Simalungun, Lensawarga.com – Curah hujan yang tinggi menyebabkan jembatan Balley yang merupakan jembatan darurat penghubung jalan lintas Tanah Jawa-Siantar terputus pada Sabtu (21/3/2020) lalu akibat banjir. Hal tersebut membuat masyarakat Tanah Jawa dan sekitarnya kian resah.

Jembatan Darurat Jalan Lintas Tanah Jawa-Siantar

Keresahan mereka tentu beralasan, pasalnya 2 tahun pasca terputusnya jalan, pihak Pemprov terkesan setengah hati untuk membangun kembali jalan tersebut, yang terlihat hanya bangunan yang belum selesai di sisi jalan.

Baca Juga : TA-PMD Simalungun Diduga Lakukan Sabotase dan Ancam Tak Tandatangani Lapindu PD/PDTI Se-Simalungun

Selama ini masyarakat Tanah Jawa dan sekitarnya hanya difasilitasi jembatan Balley sebagai jembatan darurat untuk kendaraan pribadi dan angkutan umum, sementara truk bermuatan memang tak diizinkan melintas.

Anggota DPRD Provinsi Sumut dari Fraksi Gerindra Gusmiadi yang kerap di sapa Bang Goben menyikapi permasalahan jalan lintas Tanah Jawa-Siantar yang kembali putus. Sejatinya perbaikan jalan lintas Tanah Jawa-Siantar sudah sejak lama terbengkalai.

Loading...

“Permasalahan jalan putus Tanah Jawa-Siantar yang hanya dikerjakan setengah jadi dengan anggaran yang cukup lumayan besar tak juga menyelesaikan permasalahan, justru menambah kegaduhan dan keresahan warga,” ujar Gusmiadi kepada Lensawarga.com, Senin (23/3/2020).

Gusmiadi yang juga salah seorang tokoh pemuda sangat menyayangkan hal ini terus berulang. Kedepan Dirinya akan mendorong pemerintah Pemprov Sumut melalui Dinas terkait untuk lebih serius menanggapi permasalahan yang terjadi.

“Saya sangat menyesalkan kejadian yang terus berulang, robohnya jembatan Balley disebabkan curah hujan yang cukup tinggi, menyebabkan jalan ini putus kembali,, ketidakseriusan Dinas PUPR Pemprov Sumut menyelesaikan jalan ini menimbulkan banyak pertanyaan ditengah masyarakat, kedepan ini tak boleh terulang,” ujarnya.

Gusmiadi menambahkan, bahwa selama dua hari ini warga Simalungun khususnya warga yang selalu menggunakan jalan lintas tanah jawa kembali harus menelan kekecewaan atas putusnya jembatan Penghubung jalan Tanah Jawa- Siantar untuk kesekian kalinya.

“Pemerintah mestinya memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan persoalan ini. Cukup lama sudah masyarakat merasa kesusahan dengan kerusakan yang terjadi. Mengingat jalan ini memiliki peran penting bagi masyarakat Simalungun,” kata Gusmiadi.

“Kita memahami bahwa jembatan ini bukan semata-mata faktor tunggal persoalan. Ada alur aliran air dari bagian atas jembatan yang mestinya dapat dikelola dengan baik oleh perkebunan dan kabupaten sebagai pemilik wilayah. Bukan sekedar berdampak pada bagian jalan, air tersebut membanjiri nagori/desa dibawahnya. Disinilah sesungguhnya sikap kepemimpinan dua kepala daerah sedang diuji,” sambungnya.

Ia berharap, gerakan ini dapat menjadi pendorong bagi Gubernur, Bupati dan Pimpinan perkebunan untuk bekerjasama secara serius untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Perlu kita garis bawahi, permasalahan jalan putus Tanah Jawa-Siantar sudah berlangsung hampir 2 tahun, hingga saat ini penyelesaian belum ada kejelasan, dan hal wajar jika masyarakat Tanah jawa kerap bertanya, ‘Dimana Pemerintah, baik Pemkab maupun Pemprov?’, Dimana fungsi Anggota DPRD Simalungun maupun DPRD Provinsi?’. Masalah seperti ini tak mampu diselesaikan, masyarakat Tanah Jawa dan sekitarnya sudah sangat bosan jika hal ini diperdebatkan, walhasil semua saling menyalahkan dan saling tuding,” kata Gusmiadi.

Warga Simalungun dan Siantar tentunya sangat berharap agar Pemerintah baik Pemkab Simalungun dan Pemprov Sumut, ditambah PTPN IV hendaklah saling bersinergi untuk memperbaiki jalan lintas Tanah Jawa-Siantar yang sudah lama terputus.

Baca Juga : Dana BOS Afirmasi Dinas Pendidikan Simalungun dan Rekanan Diduga Dijadikan Ajang Bisnis

“Anggota DPRD Simalungun dan DPRD Provinsi juga punya tupoksi mempertanyakan kinerja pemerintah. Kami sabagai masyarakat Tanah Jawa, Hatonduhan, Jawa Maraja Bahjambi dan Huta Bayuraja mengharapkan kerja nyata dari Pemerintah dan Anggota DPRD sebagai wakil kami di Parlemen untuk memperjuang hak kami sebagai masyarakat kecil,” tutupnya.

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :