Agus Mulyawan: Situasi Genting, Presiden Bisa Keluarkan Perpu

672

Bali, Lensawarga.com – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia masih turun ke jalan, aksi berlangsung hampir di seluruh Kota dengan agenda penolakan terhadap UU KPK, RKUHP, dan RUU kontroversial lainnya.

I Kadek Agus Mulyawan

Pasca bentrokan antara mahasiswa dan polisi semakin tidak bisa dihindari korban dari mahasiswa semakin banyak, beberapa RUU diantaranya RKUHP telah diakomodir oleh DPR dan Pemerintah akan tetapi pengesahan UU KPK yang baru belum menjawab tuntutan mahasiswa.

Baca Juga : Agus Mulyawan: Revisi UU KPK Cacat Secara Formil, Jadi Harus Dibatalkan

Hal ini mendapat perhatian tokoh anti korupsi dari Bali yang juga seorang Pengacara dan pengamat politik I Kadek Agus Mulyawan, SH MH.

“Saya pernah bilang sebelumnya, jangan sampai masyarakat turun ke jalan menolak RUU KPK karena UU KPK sebelumnya masih sangat efektif dalam rangka pemberantasan Korupsi,” tegas Agus kepada Lensawarga.com, Kamis (26/9/2019).

Loading...

:Jika kita melihat Korupsi di Indonesia itu masih tinggi. Cara cara berpikir kritis dan demokratis mahasiswa yang tidak tunduk dengan siapapun itu adalah gerakan moral yang dimilikinya dan tidak mudah dihentikan jika tuntutan mereka tidak diakomodir apalagi perkara Korupsi,” ujarnya.

Agus juga menjelaskan UU KPK yang sudah disahkan DPR masih bisa dibekukan atau dibatalkan.

“Kita kan sudah ketahui bersama dari berbagai pemberitaan mencermati perkembangan dan gejolak yang ada di masyarakat terkait penolakan UU KPK baru ini demo dimana-mana, masifnya penolakan dari masyarakat terhadap UU KPK baru sudah banyak memakan korban,” sebut Agus.

Agus juga mengimbau, sebaiknya Presiden segera mempertimbangkan untuk bersikap menanggapi gejolak mahasiswa dan masyarakat karena itulah aspirasi publik yang sebenarnya.

“Bagi saya ini adalah kegentingan yang memaksa yang harus segera diselesaikan di negara kita tercinta ini” kata Agus.

Tokoh anti korupsi ini juga menambahkan, bahwa Presiden punya hak prerogatif untuk membatalkan revisi UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu.

“Kaca mata saya menilai pengesahan UU KPK baru yang saat ini belum berlaku mengandung cacat formil, disamping banyaknya kritikan keras dan situasi genting yang sudah memakan korban atas penolakan UU KPK baru ini,” ujarnya.

Menurut Agus, melihat semakin banyaknya demo yang dilakukan dimana-mana sebagai bentuk penolakan, patut dipertimbangkan untuk segera dibatalkan.

“Saya kira dengan alasan tersebut, Presiden dapat mempertimbangkan diterbitkannya Perpu yaitu mengembalikan ke Undang-Undang KPK sebelumnya dan hal tersebut secara hukum juga tidak melanggar konstitusi kita karena memang begitu kenyataannya dan dalam situasi genting begini pertimbangan Presiden tentunya untuk menghindari hal lebih buruk terjadi kedepan,” beber Pengacara yang menetap di Bali ini.

Agus juga percaya bahwa bahwa Presiden Jokowi masih sebagai sosok Presiden yang anti korupsi.

Baca Juga : KPK Kirim Surat ke DPR untuk Tunda Pengesahan Revisi UU KPK

“Tentunya beliau punya niat baik untuk memperkuat KPK yang sudah dilakukan selama ini dengan selalu mengambil kebijakan dan mendengar aspirasi masyarakat secara global atas penolakan UU KPK yang baru disahkan ini,” tutupnya.

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :