Agus Mulyawan: Revisi UU KPK Cacat Secara Formil, Jadi Harus Dibatalkan

194

Bali, Lensawarga.com – Cepatnya Revisi Undang-Undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tidak melibatkan KPK dan banyak pihak, terkesan sangat terburu-terburu dan otoriter. Hal ini mendapat tanggapan pegiat anti korupsi yang juga Pengacara asal Bali I Kadek Agus Mulyawan, SH MH.

Pengacara Asal Bali, I Kadek Agus Mulyawan

“Kita ini seperti bukan negara demokrasi, banyak prosedur formil yang dilanggar oleh pemerintah dan DPR dalam pengesahan revisi UU KPK, seperti Presiden mengirim surpres begitu cepat padahal waktunya 2 bulan jadi terkesan sangat grasa-grusu,” kata Agus kepada Lensawarga.com, Rabu (18/9/2019).

Baca Juga : Revisi UU KPK, I Kadek Agus Mulyawan: Presiden Harus Segera Tarik Surpres

Agus menilai, bahwa tindakan tersebut mengabaikan aspirasi masyarakat padahal banyak tokoh dan guru besar menentang pelemahan KPK, dimana seolah-olah Presiden ingkar janji tentang penguatan KPK.

“Hal terpenting proses penyusunan perundang-undangan yang mensyaratkan revisi UU harus masuk Prolegnas tapi tidak dilakukan, alasan inilah yang menunjukkan arogansi kekuasaan,” ucap Agus.

Loading...

“Kita duga Indonesia dapat menjadi negara terkorup di dunia kedepannya jika ini dibiarkan karena sepertinya sudah tidak ada lagi keberpihakan pada isu anti korupsi,” sambungnya.

Pengacara asal Bali yang juga pengamat politik ini menambahkan, bahwa KPK dibentuk sebagai sebuah badan independen untuk menuntut para pejabat pemerintah dan politisi yang korup.

“Dengan UU KPK yang baru ini, KPK seperti Singa tidak bertaring sehingga langkah pemberantasan korupsi ke depannya diperkirakan akan semakin lemah, salah satunya jalur penindakan teramat birokratis, karena sejumlah kebutuhan penanganan perkara harus izin Dewan Pengawas, seperti: penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Pegawai KPK juga dimasukan dalam kategori ASN sehingga hal ini akan beresiko terhadap independensi pegawai saat menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan dan banyak lainnya,” tegasnya.

Pemilik Kantor Hukum AgusM & Associates ini juga menjelaskan, bahwa Undang-Undang Korupsi ini bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga : KPK Kirim Surat ke DPR untuk Tunda Pengesahan Revisi UU KPK

“Sangat bisa karena pengesahan Revisi UU KPK tidak prosedural atau cacad secara formil artinya prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti yang saya jelaskan tadi, implikasinya harus dibatalkan jadi para Koruptor jangan tertawa dulu,” tandasnya.

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :