Adanya Dugaan Korupsi di PDAM Tirtalihou Simalungun, Kejaksaan RI Sambut Baik Laporan GEMAPSI

646

Simalungun, Lensawarga.com – Terkait adanya kejanggalan pihak Kejaksaan Negeri Simalungun dalam memproses laporan dugaan korupsi dan pungli di PDAM Tirtalihou Simalungun, Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Simalungun (GEMAPSI) kembali meningkatkan laporannya ke Komisi Kejaksaan RepubIik Indonesia.

Surat Balasan Komisi Kejaksaan RI Atad Laporan GEMAPSI Terkait Adanya Dugaan Korupsi di PDAM Tirtalihou Simalungun

Sebelumnya, pihak GEMAPSI telah melaporkan adanya dugaan korupsi dan pungli di PDAM Tirtalihou Simalungun ke Kejaksaan Negeri Simalungun, namun tidak pernah ada proses yang dilakukan hingga kemudian GEMAPSI kembali melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) pada pada hari Kamis, 5 November 2020 lalu.

Baca Juga: Seni dan Ekonomi Harus Saling Bersinergi Sebagai Upaya Menumbuhkan Ekonomi Kreatif

Namun, karena pihak Kejatisu juga dinilai kurang serius dalam menangani kasus tersebut, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun itu pun akhirnya meningkatkan laporannya kepada Jamwas Kejagung dan Ketua Komisi Kejaksaan RI, Kamis (18/03/2021).

Bahkan GEMAMPSI juga menyampaikan kepada pihak Kejari terkait adanya oknum Jaksa yang nakal di wilayah hukum Simalugun sehingga laporan-laporan mereka sebelumnya tidak pernah direspons.

Loading...

Laporan dari GEMAPSI tersebut pun disambut baik oleh Komisi Kejakasaan Republik Indonesia (Kejari) dengan adanya surat balasan dari Komisi Kejaksaan RI yang diterima GEMAPSI sebagai Pelapor pada tanggal 31/03/2021 dengan Nomor: B-61/SKK- yanis/03/2021.

Ketua GEMAPSI Anthony Damanik saat dikonfirmasi, Minggu (18/04/2021) menjelaskan, bahwa Komisi Kejaksaan RI telah merespon laporannya.

“Dalam surat Komisi Kejaksaan RI yang ditujukan kepada kami menyebutkan, bahwa laporan yang disampaikan sepanjang menyangkut kinerja dan prilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan akan segera ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme penanganan laporan pengaduan di Komisi Kejaksaan RI, tentu hal ini sebagai langkah awal yang baik dalam penegakan gukum yang berkeadilan,” terang Anthony.

Perlu diketahui bahwa pada APBD 2018 Pemkab Simalungun mengalokasikan anggaran hibah air minum sebesar Rp 7 miliar. Sumber dana hibah itu dari Kementerian Keuangan.

“Setelah dibuat perjanjian hibah daerah, pemerintah pusat akan menyalurkan dana sesuai dengan jumlah sambungan rumah yang telah dibangun dan berfungsi,” bebernya.

Menurut Anthony, Direktur Utama PDAM Tirtalihou melalui surat nomor: 573/379/BU-PDAM/2018 tanggal 30 April 2018 meminta pencairan dana yang digunakan untuk layanan air minum perpipaan sebesar Rp 6 miliar untuk 2.000 sambungan rumah. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diketahui bahwa yang dikerjakan oleh PDAM Tirtalihou tidak sama jumlahnya dengan yang sudah disetujui kementerian.

“Kami meminta kepada Kejati Sumut agar laporan tersebut ditindaklanjuti, menurutnya, dari 2.000 sambungan rumah yang seharusnya dikerjakan, hanya 1.650 sambungan yang selesai. Sehingga ada 350 sambungan yang tidak dikerjakan tetapi dananya direalisasikan sehingga diduga telah terjadi dugaan korupsi sebesar Rp 1 miliar,” terang Anthony.

Anthony juga menjelaskan, bahwa terdapat selisih antara yang dibayarkan Pemkab Simalungun dengan yang dicairkan Kementerian Keuangan. Karena PDAM tidak mengerjakan sambungan rumah sesuai perjanjian.

Baca Juga: Beredarnya Pesan Mengatasnamakan Wakil Bupati Asahan, Kominfo Asahan Terbitkan Press Relese

“Kami juga menemukan dugaan praktik pungli kepada warga yang ikut pogram ini. Padahal sesuai ketentuan, biaya pemasangan sambungan baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ditanggung atau dibiayai pemerintah pusat. Berdasarkan data yang diperoleh, diduga PDAM Tirtalihou telah melakukan pungli sekitar Rp 1,6 miliar. Uang pungutan disetorkan ke kas PDAM Tirtalihou,” pungkasnya.

Dukung Media Ini
loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :