3 Nama Bos Media Besar Muncul di Sidang Putusan MK, Siapa Saja Mereka?

5093

Jakarta, Lensawarga.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan atas sengketa hasil suara pilpres 2019, yakni dengan agenda membacakan putusan sidang, Kamis (27/6/2019).

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra

Hakim MK secara bergantian membacakan putusan sengketa hasil suara Pilpres 2019. Dalam sidang tersebut Hakim Saldi Isra saat membacakan berkas Permohonan Pemohon terdapat nama-nama Bos Media Besar yang dipermasalahkan oleh Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Paslon 02.

Baca Juga : Sidang Sengketa Pilpres Selesai, I Kadek Agus Mulyawan: Secara Materiil Tidak Ada yang Diperdebatkan

Dalam berkas yang dibacakan oleh Hakim Saldi Isra tersebut sebenarnya ada beberapa poin yang disampaikan oleh Tim BPN. Namun pada poin keempat yakni terkait Pembatasan Media dan Pers, terdapat 3 Nama Bos Media besar yang disebutkan dalam berkas Permohonan tersebut.

“Pembatasan kebebasan media dan pers, dalam perhelatan Pilpres 2019 akses kepada media tidaklah seimbang antara Paslon 01 dengan Paslon 02,” ujar Hakim Saldi.

Loading...

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat paling tidak 3 media besar yang menjadi bagian dari tim pemenangan Paslon 01 yaitu, Surya Paloh yang membawahi Media Group atau Media Indonesia dan Metro TV. Hary Tanoesoedibjo pemilik MNC, RCTI, Global TV, Koran Sindo, Okezone, iNews TV, Radio Trijaya dan Erick Thohir pemilik Mahaka Group, yang membawahi Jak TV, Gen FM, Harian Republika, Parents Indonesia hingga Republica.co.id,” sambungnya lagi.

Hingga akhirnya, lanjut Saldi, ada pula teguran dari komisi penyiaran indonesia atas ketidaknetralan media tersebut.

Selanjutnya Hakim pun melanjutkan ke poin kelima yakni tentang Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan dan Penegakan Hukum. Lagi-lagi nama Hary Tanoesoedibjo yang juga pemilik MNC Group itu pun kembali muncul dalam poin tersebut.

Awalnya Hakim membacakan poin (a) yang berisikan pernyataan tentang Kades Mojokerto yang mendukung Paslon 02 di Proses Hukum, sedangkan 15 Camat Makasar yang mendukung Paslon 01 tidak ada proses hukum, dan selanjutnya pada poin (b) yang berisikan pernyataan tentang Barter persoalan hukum dengan dukungan ke Paslon 01 dalam Pilpres 2019.

Baca Juga : KNPI Gelar Rekonsiliasi Damai Masyarakat Sumut Pasca Pilpres Bersama Kapolda Sumut

“Hal Demikian terjadi dalam beberapa kasus, Hary Tanoe misalnya ditetapkan polisi menjadi tersangka pada bulan Juli 2017 karena mengirim SMS yang mengandung unsur ancaman kepada Jaksa Yulianto, status tersangka yang berlarut tanpa kejelasan menjadi alasan bagi Hary Tanoe melalui Partai Perindo yang dipimpinnya untuk mengalihkan dukungan kepada Paslon 01,” ujar Hakim Saldi membacakan isi berkas Permohonan tersebut.

Tonton Juga, 3 Nama Bos Media Besar yang Dipermasalahkan Tim BPN :

loading...
Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan :